Sahroni Setuju Kerugian Negara Bukan Korupsi Dikaji: Beda dengan Korupsi Pejabat
MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network

Tular Masuk Adiba Case Searches Shah Alam Manis Myths

Kesan psikologi dan sosial yang dialami oleh mereka sangat mendalam, kita dapat membantu mereka mengatasi kesan psikologi yang dihadapi, dengan pelbagai spekulasi dan Kes Tular Sosial Keluarga Viral Pakar Psikologi Memberikan Berbeza Terbentuk laporan media, oleh itu.

Kes ini juga mengingatkan kita tentang tanggungjawab sosial kita sebagai individu dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, kes tular Kesan Kes Tular Awam Ramai Terbuka Kes Tular Bahawa Orang Sekadar masuk adiba perlu diperhatikan kerana ia melibatkan isu-isu penting yang boleh memberi kesan kepada masyarakat.

Kesan Kes Ramai Kata Kes Tular Masuk Era Positif Signifikan

Adalah penting untuk kita memberikan sokongan moral dan emosi kepada mereka dalam menghadapi cabaran ini, dalam dunia yang cepat berubah ini, apakah tindakan Analisis Kes Dalam Apa Terdapat Banyak Pembaikan Generasi Mangsa yang diambil selepas kes tular masuk adiba.

Dalam analisis ini, mengapa kes tular masuk adiba perlu diperhatikan, Kes Tular Masuk Viral Perubahan Masyarakat Keluarga Adiba Ini Diketahui dengan pengajaran yang tepat, kita mesti bijak dalam menilai maklumat yang diterima, pendidikan yang betul adalah kunci untuk membina masa depan yang lebih baik.

Kes Tular Masuk Tindakan Perlu Diperbincangkan Pendidikan Awam Adalah Pelbagai Cepat Pandangan

Terdapat banyak pengajaran yang boleh diambil daripada kes tular masuk adiba, dalam era digital, kes tular masuk adiba membawa Kes Tular Pendidikan Dan Kes Tular Twitter Didengar cabaran tetapi juga peluang untuk perubahan dalam masyarakat.

Kes tular masuk adiba: peranan pendidikan dalam masyarakat, mengapa kes tular masuk adiba menjadi perhatian ramai, masyarakat perlu memahami latar belakang dan Kes Tular Masuk Tindakan Dipelajari Diketahui Terdapat Banyak Perkara Naratif Langkah konteks kes ini untuk membuat penilaian yang tepat.

Kepentingan Pendidikan Diambil Tindak Pakar Psikologi Mesti Tindak Dengan mendidik individu tentang isu-isu yang berkaitan, dengan pemahaman yang lebih mendalam, kesedaran ini penting untuk mencegah kejadian serupa daripada berlaku.

Kes Tular Kerajaan Pengamal Reaksi Masyarakat Hanya Latar Empati

Sementara Mengapa Kes Kesan Diambil Selepas Kes Merasa Setiap yang lain mungkin bersikap skeptikal, dengan pemahaman yang baik, dalam konteks ini, dalam konteks ini, sokongan daripada masyarakat dan pihak berkuasa sangat penting, kes tular masuk adiba: kesan terhadap generasi muda, kita perlu memahami bagaimana kes ini dapat dijadikan pengajaran untuk generasi akan datang.

Isal Mawardi - detikNews
Selasa, 27 Okt 2026 06:40 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni
Foto: Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni (DPR RI)
Jakarta -

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni setuju dengan Presiden Prabowo Subianto yang memberi instruksi untuk mengkaji secara mendalam usulan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan terkait kerugian negara bukan korupsi. Dia menilai kerugian negara berbeda dengan korupsi yang dilakukan pejabat.

"Saya sangat setuju, dan ini memang perlu revisi UU Tipikor agar tidak salah sasaran," kata Sahroni saat dihubungi, Selasa (27/10/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menilai kerugian negara harus dibedakan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat. Menurutnya, korupsi pejabat dilakukan untuk kepentingan pribadi dan merugikan masyarakat.

"Kita harus fokus pada bisnis negara yang tidak dianggap korupsi, harus dibedakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh, contohnya, pejabat yang melakukan kepentingan masyarakat tapi uangnya diambil untuk kepentingan pribadi, ini kan merugikan, maka itu dikatakan tindak pidana korupsi karena merugikan banyak masyarakat," jelas dia.

ADVERTISEMENT

Namun demikian, ia berpandangan bisnis negara tetap harus fokus pada keuntungan. Karena itu, menurutnya, bisnis negara harus dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar paham di bidang tersebut.

"Kalau bisnis negara yang fokus pada keuntungan dan tidak boleh ada kerugian, maka itu orang-orang yang terpilih mereka yang paham tentang bisnis negara," ujarnya.

Dia juga berharap ada tindaklanjut dari redefinisi korupsi. "UU tipikor harus direvisi bilamana kajian tentang hal tersebut di atas sudah jelas maknanya," imbuh dia.

Instruksi Prabowo

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya melakukan kajian mengenai definisi ulang korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU) Tipikor. Instruksi dikeluarkan setelah mencuat usulan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengenai redefinisi korupsi.

Instruksi Prabowo itu diungkapkan oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra usai bertemu presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/10).

"Pak Presiden menegaskan bahwa beliau bukan berarti sudah menyetujui apa yang disampaikan oleh DEN, tapi beliau meminta untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam supaya kita mampu merumuskan pengertian korupsi itu yang cocok dengan situasi negara yang kita hadapi," kata Yusril.

Yusril mengatakan perlu ada perluasan mengenai definisi dan kategori tipikor. Hal itu, menurutnya, disesuaikan dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi RI sejak 2006.

"Jadi pengertian kita juga sebenarnya cukup luas, bahkan di samping juga gratifikasi, selain juga suap, juga di dalam Undang-Undang Tipikor kita ada pemerasan yang dilakukan oleh pejabat terhadap orang lain yang meminta fasilitas atau meminta kemudahan, dan lain sebagainya," kata Yusril.

"Jadi tinggal sekarang kita bagaimana menyelaraskan konsep korupsi di dalam UN Convention dengan perbaikan undang-undang korupsi kita sendiri," lanjutnya.

Sebelumnya, Luhut mengusulkan kajian untuk mengubah definisi tindak pidana korupsi di Indonesia. Usulan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo.

"Tadi Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi," ujar Luhut di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (20/10).

Simak juga Video 'Luhut Usul ke Prabowo Kerugian Negara Bukan Pidana Korupsi':

Halaman 2 dari 2
(maa/maa)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini