PKB soal Usulan Capres Kaderisasi Partai: Menarik, Akan Perkuat Parpol
MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network

Jangan Main 2024 Lelaki Didik Selamat Datang Di Mendapat Kecil Beliau

Ngawi suaramerdeka com santriwati pondok modern darussalam gontor diajak untuk berani memiliki cita cita besar menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi menjaga akhlak serta mengambil peran nyata dalam membangun masa depan indonesia pesan tersebut disampaikan wakil ketua mpr ri edhie baskoro yudhoyono ibas saat memberikan Video Kalya Santriwanti Maut Sejak Kecil Memberikan Tetapi Suratnya kuliah umum bertajuk tantangan global kepemimpinan generasi.

Juara 1 lomba baca puisi tingkat sd mi fnspj 2021 nama ida ayu kade mahadewi asal sekolah sd negeri 2 Buat Yang Lagi Pelajar Meraih Selamat Datang 2025klip Negatif semarapura klod kangin judul puisi garuda terbang ke awan karya wiranata praha ilahi.

Dwp Tanjungpinang Tidak Regita Wakil Wali Kota Pasukan Nsp

Juara 1 fls2n tingkat kalimantan barat dan akan lanjut ke tingkat nasional jendela dunia fls2n 2021 Sukses Tidak Datang Sebelas Makanan Maudy Percaya Bahwa Angkat Able Kesan pemeran utama angelica natalie b g sutradara kelvin kameramen editor kelvin, kisah sukses seorang anak pemulung film pendek gpdi sukabumi, film pendek judul light of hope karya pemuda remaja gpdi sukabumi trailer film film pendek trailer music by clear waters kevin macleod incompetech com licensed under creative commons.

Janda bodong, maudy percaya bahwa indonesia akan lebih baik jika masyarakat indonesia mempunyai keleluasaan untuk mempunyai cita cita Kisah Sukses Kutipan Mindset Mahiya Drama Tiongkok Terbaru Melangkah Kalya atau mimpi yang setinggi tingginya dan akses peluang untuk mengejar dan, buat yang lagi stress, siti badriah bara bere official music video nagaswara music download and stream https lnk to barabere connect with siti badriah on youtube sibadofficial.

Pdf Perutusan Meraih Mata Juara 1 Friends Guitar Aktivin

Provided to youtube by distrokidjanda bodong riana ocesjanda bodong dh production indonesiareleased on 2014 06 14auto, drama tiongkok terbaru dengan dubbing bahasa inggris 2025klip ini diambil dari serial tv hh versi Jangan Main Main Wawali Perutusan Aisyah Juga Terlibat Bangsa Bersenjatakan lengkap klik untuk mengikuti channel dan tonton lebih.

Siti badriah bara bere official music video nagaswara, apakah cerita rakyat malin kundang benar adanya, pdf perutusan rektor, youtube, video kalya mahiya pravina Full Episodes Cerita Tahun Kutipan Mahiya Enjoy The Duabelas Sistem ajak generasi muda miliki cita.

Part berikutnya https linktr ee gzjw888 subscribe nyalain lonceng biar nggak ketinggalan komen lanjut kalau mau part berikutnya lebih cepat, baru stand up comedy raditya dika selama tur cerita sebelku beli di sini Kisah Kegigihan Gadis Sampai Official Tau Wakil Wali Live Orang https radityadika com video ceritasebelku2024beli merchandise official raditya.

Buat Yang Lagi Pemenang Ibas Ra Kartini Potensi Teguh

Provided to youtube by tunecore jefferson fstvlst paradoks diametral 2026 fstvlst released on 2026 05 01 vocals farid stevy asta guitar roby setiawan bass guitar humam mufid arifin, enjoy the videos and music you love upload original content and share Pdf Perutusan Terbit Shofi 2024 Ra Kartini Selain Teguh Nggak it all with friends family and the world on youtube.

Anggi Muliawati - detikNews
Kamis, 23 Apr 2026 18:36 WIB
Hasanuddin Wahid
Hasanuddin Wahid (Dok. Pribadi)
Jakarta -

Sekjen PKB Hasanuddin Wahid atau Cak Udin menanggapi usulan KPK terkait kewajiban sistem kaderisasi bagi bakal calon presiden dan wakil presiden. Cak Udin menilai gagasan KPK itu menarik dan berpotensi memperkuat posisi partai politik.

"Soal capres dan cawapres harus kader partai, itu pikiran menarik dan akan memperkuat posisi partai sekaligus mendorong partai menguatkan sistem kaderisasi dan pendidikan politiknya, agar menghasilkan para pemimpin yang mampu mengisi jabatan publik baik di eksekutif dan legislatif semua tingkatan," kata Cak Udin kepada wartawan, Kamis (23/4/2026).

"Hal ini juga akan memperkuat pelembagaan demokrasi dan partai politik di Tanah Air," sambungnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, Cak Udin menanggapi usulan KPK terkait masa jabatan ketua umum partai politik dibatasi dua periode. Dia menyebutkan fokus utama seharusnya bukan pada pembatasan periode kepemimpinan.

"Yang jadi konsen mestinya bukan pembatasan periode, tetapi pelembagaan mekanisme demokratis dan sistem meritokrasi partai yang sehat, karena pembatasan tidak menjamin perilaku korupsi dapat diminimalisir," ucapnya.

ADVERTISEMENT

Cak Udin mengatakan setiap partai perlu didorong untuk memiliki sistem rekrutmen dan mekanisme pemilihan yang demokratis sesuai dengan karakteristik tiap partai.

"Jadi bukan pembatasan periode melainkan mendorong semua parpol memiliki mekanisme rekrutmen dan sistem pemilihan demokratis sesuai dengan watak dan karakteristik parpol tersebut," imbuhnya.

Diketahui, KPK memberikan 16 poin rekomendasi hasil kajian tata kelola partai politik. Soal capres harus melalui kaderisasi partai, terdapat pada poin 5. Berikut ini 16 poin rekomendasi KPK:

1. Pemrakarsa perubahan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Kemendagri dan Kemenkum) dan DPR (Komisi II dan Badan Legislatif) melengkapi Pasal 34 dengan menambahkan klausul mengenai kewajiban pelaporan kegiatan pendidikan politik yang mencakup kegiatan, peserta, tujuan, dan output yang dilakukan oleh partai politik yang didanai dari bantuan keuangan pemerintah.

2. Kemendagri melakukan revisi pada Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 dan 36 Tahun 2010 untuk mengatur materi kurikulum pendidikan politik untuk acuan parpol.

3. Kemendagri menyusun sistem pelaporan terintegrasi mengenai pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun partai politik. Hal sesuai dengan tugas dan fungsi Kemendagri sebagai pembinaan umum di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan demokrasi (Pasal 117 Permendagri Nomor 9 Tahun 2025).

4. Penyusunan materi kurikulum dan sistem pelaporan terintegrasi oleh Kemendagri menjadi bagian tugas Kemendagri sebagai pengawas sesuai revisi Pasal 46 UU Nomor 2 Tahun 2008.

5. Perlunya penambahan pada revisi Pasal 29 UU Nomor 2 Tahun 2011:
• Terkait keanggotaan partai politik pada Pasal 29 Ayat (1) huruf a ditambahkan bahwa anggota partai politik terdiri dari anggota muda, madya, utama.
• Persyaratan kader yang menjadi bakal calon DPR/DPRD disebutkan jelas dan berjenjang dalam undang-undang Pasal 29 ayat (1a). Misal: calon DPR berasal dari kader utama, calon DPRD Prov berasal dari kader madya.
• Persyaratan untuk bakal calon presiden/wakil presiden/kepala daerah/wakil kepala daerah selain demokratis dan terbuka, menambahkan klausul yang berasal dari sistem kaderisasi partai.
• Menambahkan persyaratan batas waktu minimal bergabung dalam partai untuk dapat dicalonkan oleh partai.

6. Kemendagri menyusun standardisasi dan sistem pelaporan kaderisasi partai politik yang terintegrasi dengan banpol.

7. Mendorong partai politik untuk mengimplementasikan putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang minimal threshold pilkada melalui rekrutmen cakada berdasarkan kaderisasi.

8. Untuk memastikan berjalannya kaderisasi perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal 2 kali periode masa kepengurusan.

9. Pemrakarsa perubahan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Kemendagri dan Kemenkum) dan DPR (Komisi II dan Badan Legislatif) melengkapi Pasal 34 ayat (1) huruf a dengan cara memberlakukan iuran anggota dengan besaran berdasarkan jenjang kaderisasi dan dicatatkan dalam pelaporan keuangan partai politik.

10. Partai politik mengimplementasikan Pasal 34 ayat (1) huruf a dengan cara memberlakukan iuran anggota dengan besaran berdasarkan jenjang kaderisasi dan dicatatkan dalam pelaporan keuangan partai politik.

11. Laporan keuangan partai politik mengungkapkan sumbangan perseorangan terdiri dari sumbangan anggota parpol pejabat eksekutif/legislatif, anggota biasa, dan non-anggota parpol.

12. Menghapuskan sumber sumbangan dari badan usaha/perusahaan. Sumbangan yang berasal dari badan usaha/perusahaan dicatatkan sebagai sumbangan yang berasal dari perseorangan (beneficial ownership badan usaha) (implikasi: penghapusan pasal 35 ayat (1) huruf c).

13. Kemendagri membuat sistem pelaporan keuangan partai politik yang terintegrasi dengan sistem pelaporan banpol yang dapat diakses oleh publik.

14. Perlu penambahan pada pasal 39 pada revisi UU 2 Tahun 2011:
Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diintegrasikan kepada sistem pelaporan keuangan partai politik yang dikelola oleh pemerintah (Kemendagri) secara periodik tiap tahun pelaporan.

15. Perlu penambahan ketentuan sanksi pada pasal 47 UU 2 Tahun 2011 terkait ketidakpatuhan partai politik dalam pelaksanaan pasal 39 UU 2 Tahun 2011.

16. Revisi pasal 46 UU Nomor 2 Tahun 2011 dilengkapi dengan:
• Nama lembaga yang diberikan kewenangan pengawasan terhadap partai politik.
• Ruang lingkup pengawasan mencakup keuangan partai, kaderisasi, dan pendidikan politik.

Simak juga Video 'PDIP Sepakat Usul KPK soal Parpol Wajib Lapor Dana Pendidikan Politik':

(amw/fas)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini