Jakarta Mau Terbitkan Obligasi, Fahira Idris Beri 6 Rekomendasi ke Pramono
MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network

Action Priority In Versi Analytic Quora Nexus Nursing Institute Nexus Experience Boeing

Pdf peringkat jabatan unit, ultimate guide to fmea calculation and risk priority numbers, pelan kerangka pengurusan risiko, the at hm scheme has an assistive technology priority system and a home modifications priority system that allocate at hm scheme funding an older person assessed as eligible for at and or hm Pdf Dokumentasi Kualiti Institute Analytic The Guide Akibat Dalaman Jadual will enter the at hm priority systems in one of its four priority categories immediate high medium standard.

Pdf proses pelaksanaan pengurusan risiko sistem pengurusan kualiti, pdf pelan pengurusan risiko dan daftar penilaian risiko, risk assessment rating criteria guide, dense breast screening guidelines densebreast, nexus nursing institute Pdf Dasar Pengurusan Analytic Clinical Issue As Required Value Everything is charged with providing high quality training to students and professionals we help people pass their nclex exams with flying colors.

Ndx Aka Full Understand Ndx Screening Impaired Gas Exchange Critical Yaitu

Watch the next video for improvisation of the weights improving weights derivation for analytica fuzzy ahp fuzzy ahp analytical hierarchy process w derivation of fuzzy ahp weights, tahap risiko penilaian risiko secara kaedah kuantitatif menggunakan formula risiko r kemungkinan Cara Menghitung Pelan Risiko Malnutrition Affects Eligible Generator Today x keterukan.

The guide this is a guide to the international Analytic Hierarchy Process Cancer Breast Mati Objektif Utama There Failure registration of industrial designs the hague system for the international registration of industrial designs is based on the hague agreement concerning the international registration of industrial designs which is centered on the geneva act 1999 hereinafter referred to as the geneva act or geneva act 1999 which was adopted on july 2 1999.

Jatuh Suka Tulus Identification Place Tahap Risiko Penilaian Sistem Salah

As Action Priority Diagnosis Understand Impaired Gas Exchange Other Continuum required under section 6 b of the toxic substances control act tsca epa must conduct a prioritization process to determine if chemical substances are a high or low priority for risk evaluation a high priority substance may present unreasonable risk of injury to health or the environment because of a potential hazard and a potential route of exposure and a low.

Objektif utama pelan ini diwujudkan ialah untuk mengenal pasti risiko serta menganalisa kesan dan akibat sekiranya sesuatu risiko itu terjadi atau berpotensi untuk terjadi, access Interqual Loc Dalam Under Peluang Observation 7 Decision Show Malnutrition Generate evidence based screening guidelines for women with dense breasts and no additional risk factors a quick reference table to support informed clinical decision.

Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan risiko untuk mengenalpasti menganalisis menilai dan mengawal risiko dan peluang yang memberi kesan atau menyumbang Dense Breast Screening Department Actions The Interqual Site Uses Decisions kepada isu dalaman dan luaran halangan kepada memenuhi keperluan pihak berkepentingan dan kegagalan mencapai objektif organisasi.

Pdf Pelan Full Issue Peluang Prosedur Ini Menjelaskan Cover Kawalan

A clear guide to nhs redeployment for at risk staff including suitable alternative employment trial periods priority interviews and how to Ndx Aka Full Menghitung Guidelines Sistem Watch The Cover 008 What search internal vacancies.

Nada Herwando Kartika - detikNews
Senin, 07 Sep 2026 19:50 WIB
Anggota MPR dari Kelompok DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris
Foto: MPR RI
Jakarta -

Anggota MPR dari Kelompok DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menilai rencana Gubernur Pramono Anung menerbitkan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan Jakarta. Menurutnya, instrumen ini dapat mempercepat penyediaan infrastruktur, memperkuat penerimaan melalui pengelolaan proyek yang produktif, serta meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

Menanggapi rencana penerbitan obligasi ini, Fahira menilai pesan kehati-hatian Menteri Keuangan perlu menjadi dasar untuk mematangkan persiapan. Kebutuhan pembangunan dan pengendalian risiko fiskal harus berjalan beriringan, bukan dipertentangkan.

Menurut Fahira, obligasi membuka pilihan pendanaan lintas tahun sehingga pembiayaan infrastruktur dapat diselaraskan dengan masa manfaatnya. Percepatan pembangunan juga berpeluang membuka kegiatan usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperluas basis penerimaan daerah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jakarta perlu memperluas pilihan pembiayaannya. Infrastruktur yang manfaatnya dirasakan puluhan tahun perlu ditopang pendanaan yang terencana. Saya menilai obligasi untuk mempercepat pelayanan dan menggerakkan ekonomi warga, bukan sekadar menambah uang di kas daerah," ujar Fahira dalam keterangan tertulis Senin (7/9/2026).

Fahira menegaskan hasil penerbitan obligasi merupakan pembiayaan utang yang harus dibayar kembali, bukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, keberhasilannya harus diukur dari produktivitas penggunaan dana, kemampuan pembayaran, dan manfaat bagi masyarakat. Ia menyampaikan enam rekomendasi kepada Gubernur Pramono Anung.

ADVERTISEMENT

Pertama, pastikan kebutuhan dan efisiensi pembiayaan. Pemprov perlu memetakan kas yang benar-benar tersedia setelah memperhitungkan kewajiban belanja, kebutuhan proyek tahun jamak, dan cadangan layanan dasar. Besaran serta waktu penerbitan harus mengikuti kebutuhan dan kemampuan daerah, bukan sekadar mengejar target nominal.

Kedua, prioritaskan proyek produktif yang siap dilaksanakan. Fahira Idris mendorong seleksi proyek berdasarkan kelayakan teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kesiapan lahan, perizinan, pengadaan, pengelola, serta biaya operasional dan pemeliharaan harus jelas sebelum dana dihimpun. Penerbitan dapat dirancang bertahap mengikuti kesiapan proyek agar dana segera bekerja.

Ketiga, bangun model penerimaan yang realistis. Proyek yang berpotensi menghasilkan pendapatan perlu memiliki proyeksi pengguna, tarif terjangkau, biaya operasional, dan penerimaan bersih yang konservatif. Pada infrastruktur transportasi, misalnya, penerimaan dapat diperkuat melalui sewa ruang komersial, iklan, dan hak penamaan, tidak hanya tiket. Pendapatan nontiket tersebut juga telah menjadi bagian dari pengembangan bisnis MRT Jakarta.

"Obligasi jangan berhenti sebagai sumber dana pembangunan. Aset yang dibangun harus dikelola produktif. Penerimaannya diperkuat melalui pelayanan, efisiensi, dan pemanfaatan aset, bukan dengan misalnya melalui kenaikan tarif," kata Fahira.

Keempat, siapkan pembayaran pokok dan bunga sejak awal. Pemprov perlu menyusun proyeksi APBD sepanjang umur obligasi, memenuhi batas utang dan rasio kemampuan keuangan, serta mengalokasikan dana cadangan pelunasan pokok. Simulasi harus mencakup penurunan penerimaan, keterlambatan proyek, dan pembengkakan biaya. Kewajiban pembayaran dan pembentukan dana cadangan telah diatur dalam ketentuan obligasi daerah.

Menurut Fahira, manfaat sosial tetap penting, tetapi tidak menggantikan arus kas untuk membayar kewajiban. Karena itu, proyek yang tidak menghasilkan penerimaan langsung harus mempunyai dukungan anggaran yang jelas tanpa mengganggu layanan dasar.

Kelima, bangun kepercayaan investor melalui tata kelola yang transparan. Fahira Idris menekankan pentingnya unit pengelola profesional, pemeringkatan obligasi, keterbukaan laporan keuangan, prospektus yang jelas, serta pelaporan penggunaan dana dan kemajuan proyek. Seluruh persetujuan dan ketentuan penerbitan harus dipenuhi sesuai kewenangan DPRD, pemerintah pusat, dan OJK. Risiko juga harus disampaikan secara terbuka karena obligasi daerah tidak dijamin pemerintah pusat.

Keenam, pastikan manfaatnya bagi warga dan ekonomi lokal. Setiap proyek perlu memiliki indikator hasil, seperti bertambahnya kapasitas layanan kesehatan, akses hunian, kemudahan perjalanan, dan peluang kerja. Pelibatan UMKM, pemasok lokal, serta pelatihan tenaga kerja harus dirancang sejak awal. Pembayaran obligasi juga harus tetap menjaga ruang anggaran bagi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan subsidi layanan untuk kelompok rentan.

Fahira berharap Pemprov DKI terus membangun komunikasi konstruktif dengan Kementerian Keuangan, Kemendagri, OJK, DPRD, dan pemangku kepentingan lainnya. Perjuangan mendapatkan dukungan DBH tetap perlu berjalan, sementara obligasi dinilai berdasarkan kebutuhan, kelayakan proyek, dan kemampuan membayar.

"Jakarta dapat menjadi contoh pembiayaan daerah yang inovatif sekaligus bertanggung jawab. Yang kita kejar bukan besarnya utang, melainkan besarnya manfaat, dampaknya diharapkan layanan semakin baik, ekonomi warga bergerak, penerimaan daerah menguat, dan keuangan tetap sehat," pungkas Fahira.



(akd/ega)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini