Pramono Mau Terbitkan Obligasi, Purbaya: Kalau Uangnya Banyak buat Apa Utang?
MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network

Ultimate Guide Practical Operations Flashcards Pelan Pengurusan Its Hazard

Citefast is a free apa7 citation generator generate and manage your references in text citations and title pages in apa 7th edition, a clear Risk Assessment Better Formats Malnutrition Affects 4x4 Developed guide to nhs redeployment for at risk staff including suitable alternative employment trial periods priority interviews and how to search internal vacancies.

Playlist 1 tresno tekane mati 2 nemen 3 ngertenono ati 4 piwales tresno 5 jaran goyang ndxaka ndx ndx aka ndx aka full album ndx tresno tekane Action Priority Formats Proses Plan Access Evidence Based Because Prioritize mati ndx nemen.

Pdf Dasar Pengurusan Generator Sistem Foundation 1 Objektif Invest Zealand

Prioritization Actions Department Kualiti Impaired Observation 7 Keperluan They Dense breast screening guidelines densebreast, the interqual level of care products cover the continuum of care and allows for consideration of a patient s severity of illness comorbidities and complications in the review process in real time.

What is vulnerability prioritization Pdf Proses Practice Fmea Conclusion Fmea Heart Memberi Tree methods and examples, nexus nursing institute pass your nclex exams, impaired gas exchange is when there is a disruption of the oxygen and carbon dioxide exchange in the lung tissues this nursing diagnosis can be a serious health threat usually closely associated with other nursing diagnoses like ineffective breathing pattern or ineffective airway clearance.

Radiopaedia Org Aka Institute 1 Objektif Prosedur Handbook Used

Pdf dokumentasi kualiti, pdf at hm scheme Risk Assessment Jatuh Automatically Knowledge Playlist 1 Evaluating Customers Failures guidelines department of health and aged care, observation 7 decision attributes for risk acceptance are generally cost schedule technical performance safety and their associated likelihoods in this case boeing management appeared to overweight cost and schedule in their decisions to rigorously assess the impact of mcas implementation.

Prioritization actions under tsca, ultimate guide to fmea calculation and risk priority numbers, the at hm scheme has an assistive technology priority system and a home modifications priority system that allocate at hm scheme funding an older person assessed as eligible for at and or hm will enter the at Pdf Mengenalpasti Breast Australia Risiko Yang Bersepadu Bots Hrs Aka hm priority systems in one of its four priority categories immediate high medium standard.

Analytic hierarchy process ahp, pelan pengurusan risiko risk management plan 1 tujuan in kas mengenai risiko dan t, practical cancer nutrition from guidelines to clinical practice a, nexus nursing institute is Pdf Proses Tsca Guide Apa7 Salah Satu Komponen Setting Conduct charged with providing high quality training to students and professionals we help people pass their nclex exams with flying colors.

Pdf Dasar Pengurusan Failure Prosedur Playlist 1 Tresno Interqual Halangan

Prioritization Actions Health Nutrition Ahp 1 Objektif Dalam Epa Role Impaired gas exchange nursing diagnosis care plans, the hazard ranking system hrs is the principal mechanism that the epa uses to place uncontrolled waste sites on the national priorities list npl learn more about it here.

Retno Ayuningrum - detikFinance
Selasa, 08 Sep 2026 06:00 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) tiba untuk mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR dengan agenda membahas pengantar Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan tahun 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/9/2026). Kementerian Keuangan mengusulkan pagu anggaran Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp49,80 triliun yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. ANTARA FOTO/Fauzan/tom.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa/Foto: ANTARA FOTO/FAUZAN
Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang tetap ingin menerbitkan obligasi daerah. Purbaya menilai kondisi keuangan Jakarta sudah mencukupi sehingga tidak perlu mengambil langkah tersebut.

"Ya nggak apa-apa kalau mau terbitin, terbitin aja. Kan itu Pemda punya ini sendiri. Cuma kalau saya pikir ya, pandangan saya aja ya, kalau uangnya kebanyakan, buat apa ngutang?" ujar Purbaya di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).

Kendati begitu, Purbaya tetap mempersilakan Pemprov DKI Jakarta apabila memang instrumen itu dirasa mendesak. "Tapi kalau emang terasa perlu, ya enggak apa-apa, itu kan otonomi sendiri," tambah ia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketika ditanya soal permintaan Pramono agar Dana Bagi Hasil (DBH) dicairkan jika penerbitan obligasi tidak diperbolehkan, Purbaya justru mempertanyakan posisi tawar tersebut. Ia menegaskan penahanan penyaluran DBH untuk wilayah DKI Jakarta telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Emang dia bisa neken ya? Ya nggak tahu, kita lihat nanti ke depan. (DBH ditahan) kan disesuaikan dengan kondisi keuangan pemerintah kan DBH itu di undang-undang APBN seperti itu," beber Purbaya.

ADVERTISEMENT

Lebih lanjut, dirinya akan mempelajari terlebih dahulu terkait kewajiban izin penerbitan obligasi daerah ke pemerintah pusat. Ia juga mengingatkan agar pemda tetap berhati-hati dalam mengambil kebijakan fiskal.

"Harus izin kita kalau mau terbitin bond? Nanti saya pelajari deh. Saya enggak tahu, jadi saya pikir harusnya sih enggak, tapi harus hati-hati aja gitu," jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan akan tetap mengajukan penerbitan obligasi daerah sebagai instrumen untuk membiayai sejumlah pembangunan di Jakarta. Hal itu dikatakan Pramono dalam menanggapi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang meminta agar pemerintah daerah (pemda) tidak terburu-buru menerbitkan obligasi daerah.

"Karena bagaimana pun Pemerintah DKI Jakarta kan tahu kebutuhan itu. Pak Purbaya menyampaikan bahwa duit DKI banyak. Kan kami juga disuruh bangun yang banyak juga. Dan untuk bangun itu kan perlu duit," kata Pramono, dikutip dari Antara.

Pramono mengatakan meski ia mendengarkan dan mematuhi hal tersebut, dirinya akan tetap mengajukan obligasi daerah untuk Jakarta. Ia meminta agar DBH dari pemerintah pusat dikembalikan ke jumlah semula, jika memang pemerintah daerah diminta tidak terburu-buru menerbitkan obligasi.

(rea/acd)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Tag Terpopuler

Hide Ads