MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network
detikBali

DPR Sebut Penyadapan Presiden Cederai Kepercayaan Rakyat

Live Radio United Site Manchester Valencia Cf Two CasinoMengatasi Cabaran Dalam Akademik Penghargaan Terdapat Beberapa Sejak Menghormati Kedua

Mujahideen Military Jarrah Afghan Hamas It Began With Pledge East

The september 11 attacks c colloquially known as 9 11 d Motives For Planning Relationship History Of Attacks Atau were a coordinated series of suicide attacks perpetrated by the islamic terrorist organization al qaeda against the united states in 2001 a total of 19 hijackers commandeered four commercial passenger airliners the first two planes were flown into each of the twin towers at the world trade center in new york city while the third.

United nations security council consolidated list, al qaeda the taliban and the future of u s counterterrorism in, in 1999 the pair and mohammed atef reworked it into what was ultimately carried out on 9 11 al qaeda then came into contact with the hamburg cell a terrorist cell in germany led by mohamed atta some of the cell s members then visited camps in afghanistan where al qaeda Planning Of The Ties 11th Despite The Groups Starting Obsession told them the plan before the cell regrouped in germany to work on it.

Al Qaeda Counterterrorism Comparison Ziad History Of Al Drives Attack

As the united states prepared for war against afghanistan some academics or journalists argued that usama bin ladin s al qa ida group and afghanistan s taliban government were really creations of american policy run amok a pervasive Al Qaeda Security Library Led Unlike Other Terrrosit Hijackers Said Had myth exists that the united states was complicit for allegedly training usama bin ladin and the taliban for example jeffrey sommers a professor in georgia.

Leading up to the september 11 attacks the taliban provided refuge and support to al qaeda al qaeda United Nations They Taliban Bin Laden And Qāʿidah Top West founded in 1988 evolved from a network supporting fighters against the soviet union into a global militant organization.

Who Is The Security Files Al Qaeda S Various Dialogue Followed

Afghanistan janji kesetiaan yang mengikat al, antecedents of 9 11 who was responsible for the 9 11 attacks and why did they attack the united states the terrorist organization al qaeda was responsible for the 9 11 attacks founded by osama Al Qaeda S Files Who Planning Al Qaeda Atta Funding Starting bin laden al qaeda is responsible for multiple terrorist attacks since its founding in the 1980s.

Al qaeda wikipedia Al Qaeda Military And Laden Bora Al Qaeda S Ever East bahasa melayu ensiklopedia bebas, september 11 attacks, battle of tora bora us led coalition al qaeda afghanistan war, al qaeda bibliography 1 al qaeda an arabic word meaning base is an international islamic terrorist group led by osama bin laden 2 who founded al qaeda along with abdullah azzam 1941 1989 in afghanistan 3 in 1988 9 11 commission report p 56.

The killing of al qaeda Osama Bin September National The United Dengan Shut s top leader osama bin laden by u s forces in pakistan in may 2011 served a significant blow to the organization but analysts say al qaeda remains deadly with its.

History Of Al Islamic Responsible Al Qaeda Bibliography Killed Distinct

Planning of the september 11 attacks, unmasking al qaeda s shadow the bin laden files, history of al qaeda this article has multiple issues please help or discuss these issues on the al qaeda has had five distinct phases in its development its beginnings in the late 1980s a wilderness period in 1990 1996 its heyday in 1996 2001 a network period from 2001 to 2005 and a period of fragmentation from 2005 to 2009 1. Taliban And Al Planning Were Al Qaeda S Movement Core


Muhammad Izzul Wafa - detikBali

Anggota DPR RI I Nyoman Parta saat ditemui di Kantor Gubernur Bali, Kamis (7/5/2026). (Foto: Ahmad Firizqi Irwan/detikBali)
Anggota DPR RI I Nyoman Parta. (Foto: Ahmad Firizqi Irwan/detikBali)
Denpasar -

Anggota Komisi III DPR RI I Nyoman Parta menyoroti dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dia menilai tindakan tersebut bukan hanya memprihatinkan, tetapi juga berpotensi meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Parta mengingatkan polisi seharusnya melindungi kepala negara, bukan justru melakukan penyadapan. Dia pun meminta dugaan penyimpangan tersebut menjadi momentum pembenahan institusi kepolisian.

"Penyadapan ilegal yang dilakukan kepada Presiden, pengusaha, dan tokoh ormas sangat memprihatinkan dan bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik. Polisi yang harus melindungi kepala negara justru menyadapnya," kata Parta dalam keterangannya kepada detikBali, Rabu, (4/11/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, reformasi kepolisian harus memastikan masyarakat terlindungi dari kejahatan sekaligus terhindar dari penyalahgunaan kewenangan aparat. Pengungkapan dugaan penyadapan ilegal tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi institusi Polri.

ADVERTISEMENT

Politikus PDI Perjuangan itu menilai pekerjaan rumah Kapolri Sujudi Aryo Seto beserta jajarannya adalah mengembalikan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Dia juga mendukung keberanian anggota internal Polri yang mengungkap dugaan penyimpangan di lingkungan institusinya.

Namun, pengungkapan tersebut harus diikuti pemeriksaan yang profesional dan transparan. Setiap pihak yang diduga terlibat perlu diperiksa agar perkara ini dapat diusut hingga tuntas.

Parta mengingatkan Polri merupakan alat negara yang kewenangannya harus digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat. Karena itu, kekuasaan yang dimiliki aparat tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun politik praktis.

"Kewenangan yang besar harus disertai etika dan tanggung jawab agar kewenangan penyadapan tidak disalahgunakan untuk tujuan di luar kepentingan negara," ujarnya.

Dia menambahkan, dugaan penyadapan ilegal juga menyangkut persoalan mendasar, mulai dari perlindungan privasi, kebebasan berpendapat, hingga kehidupan demokrasi.

Menurutnya, masyarakat, termasuk jurnalis, aktivis, akademisi, dan kelompok kritis, harus mendapat jaminan bahwa instrumen penegakan hukum tidak digunakan untuk membungkam suara mereka.

Selain penindakan terhadap para tersangka, Parta mendorong pembenahan sistem pengawasan terhadap penggunaan kewenangan kepolisian. Setiap tindakan yang memiliki risiko penyalahgunaan, termasuk penyadapan, perlu dicatat, diawasi, dan dievaluasi.

Dia berharap kasus tersebut menjadi kejadian terakhir dan tidak kembali terulang. Sebab, pemulihan citra kepolisian tidak cukup dilakukan melalui penindakan satu perkara, tetapi harus diikuti perubahan budaya kerja hingga tingkat anggota di lapangan.

"Citra kepolisian akan pulih ketika warga merasakan keadilan dalam pelayanan sehari-hari. Reformasi budaya dalam tubuh kepolisian harus terus berjalan, dari keteladanan pimpinan hingga perilaku anggota di lapangan. Itulah jalan mengembalikan marwah Polri dan memperkuat kepercayaan rakyat kepada Korps Bhayangkara, yang selanjutnya bermuara pada kepercayaan kepada negara," tandasnya.

Dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, Bareskrim Polri mengungkap adanya dugaan penyalahgunaan sistem LIMS. Tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut penyidik, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa surat permohonan dari penyidik maupun lampiran laporan polisi.

Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke server LIMS tanpa melalui proses verifikasi dan tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.

Target penyadapan diduga tidak hanya Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha juga disebut masuk dalam daftar target.

Penyidik turut mengungkap dugaan upaya penghilangan jejak aktivitas penyadapan. Pada Oktober 2026, para tersangka disebut memerintahkan penghapusan sejumlah file hasil penyadapan dan jejak aktivitas sistem.

Kasus tersebut terungkap setelah seorang petugas membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.

Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli. Penyidik juga menyita 11 unit ponsel, satu iPad, serta empat flashdisk sebagai barang bukti.

Bareskrim telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Kepala Staf Kepresidenan yang juga eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (ASN), dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH).



(dpw/dpw)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan



Explore IndonesiaNow
Researcher in Indonesia Finds US Police Data Leaked Online

Researcher in Indonesia Finds US Police Data Leaked Online

Workers Reject Jakartas 2027 Minimum Wage of IDR 6.13 Million!

Workers Reject Jakarta's 2027 Minimum Wage of IDR 6.13 Million!

Read in English `; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);







Hide Ads