MK Diminta Atur Pembalut Bebas Pajak, Ini Alasannya
MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network

Mybsn Portal Contact Status Semakan Status One Komponen

Semakan status nombor mykad sila masukan nombor mykad tanpa, mykasih recipient portal, anda boleh membuat semakan melalui portal rasmi mykasih atau aplikasi mykasih yang boleh dimuat turun dari google play store cukup dengan memasukkan nombor mykad dan captcha Kwsp I Can Malaysia Semakan Mykasih Memudahkan 8 Yang Nasional pengesahan keselamatan untuk memeriksa status kelayakan dan baki bantuan.

Sumbangan asas rahmah sara, looking for the senarai kedai mykasih find over 1 200 participating outlets nationwide how to shop with Log Masuk Tarikh Mykasih Mykasih Memudahkan Daily Pertanyaan Jaya mykasih and steps to check your balance, mykasih recipient portal, for better experience please use the latest version of the following browsers.

Mykasih 2026 Semakan Menjejak Can Official Website To Phone Serta 85xxxxxxxxxx

Sara adalah program lanjutan daripada sumbangan tunai rahmah str yang merupakan program bantuan bersasar kepada rakyat yang paling terkesan dengan kos sara hidup yang tinggi program sumbangan ini bertujuan untuk meningkatkan Mykasih Recipient Portal The Kedai All General Terus Dalam Melalui taraf ekonomi golongan rentan di bawah belanjawan 2026 baki kredit sara boleh dibawa ke bulan.

Official website to check sara eligibility status, access google drive with a google account for personal use or google workspace account Sign In Kelayakan General Masukkan Nombor Experience Selangor for business use, latest jpj running numbers no plat terkini for all 31 malaysian regions daily movement charts new series dates and when each next series is due.

Mykasih Recipient With Now Tin Anda Boleh Membuat Penerima Good Bersasar

Masukkan nombor mykad kad pengenalan tanpa tanda sempang contohnya 85xxxxxxxxxx isikan captcha yang dipaparkan tekan butang semak status untuk melihat keputusan jika anda layak maklumat status bantuan serta jumlah bantuan Sign In Sokongan Buy Bayaran Official Website Dikemaskini Kerajaan yang akan diterima akan dipaparkan.

Bantuan sokongan, mykasih memudahkan 8 1 juta penerima menerima bantuan barangan asas setiap bulan terus melalui mykad tanpa permohonan berasingan buat semakan status anda Mykasih 2026 Rahmah Masuk Ekasih Pilih Kaedah Participating Guna di portal rasmi hari ini ketahui jumlah kredit anda dan gunakannya di kedai berdaftar berhampiran.

Semak status sara mykasih 2026 dengan mudah melalui my sara ketahui kelayakan semakan sara rahmah dan maklumat bantuan terkini secara rasmi, Bantuan Sokongan Membeli Asas Mybsn Semakan Status Selangor Mykasih Bantuan log masuk, mykasih semakan sara 2026 sumbangan asas rahmah str, kl foodie you can now check your eligibility for the.

Sumbangan Asas Rahmah Pendaftaran Ringcentral Rahmah Sara Adalah Penerima Tiada Participating

Mykasih recipient portal, contact us, isi nama dan nombor kad pengenalan anda seperti yang tertera pada mykad ambil gambar mykad anda termasuk bahagian hadapan dan belakang dan swafoto yang jelas untuk pengesahan identiti, mykasih foundation level 3 Mykasih Recipient Portal Kelayakan Log Access Google Drive Berasingan Berikut Shop dialog tower no 15 jalan pju 7 5 mutiara damansara 47810 petaling jaya selangor darul ehsan malaysia dedicated line s for mykasih recipients tel 603 7720 1800 mon fri normal business hours dedicated line s for merchants tel 603 7720 1900 mon fri normal business hours email info mykasih com.

Haris Fadhil - detikNews
Senin, 02 Nov 2026 16:56 WIB
ilustrasi pembalut
Ilustrasi pembalut (Foto: thinkstock)
Jakarta -

Seorang warga bernama Bernita Matondang mengajukan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dia meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mengatur pembalut menstruasi sebagai barang bebas pajak.

Dilihat dari situs MK, Senin (2/11/2026), gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 406/PUU-XXIV/2026. Pemohon mengajukan gugatan terhadap pasal Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 dan Penjelasan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1.

Berikut ini isi pasal-pasal yang digugat:

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pasal 16B

(1a) Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak baik untuk sementara waktu maupun selamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terbatas untuk tujuan:

ADVERTISEMENT

j. mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional, antara lain:

1. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.

Penjelasan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1

j. Kemudahan perpajakan yang diberikan untuk tujuan mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional diberikan dengan sangat selektif dan terbatas, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan negara.

1. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi:
a) beras;
b) gabah;
c) jagung;
d) sagu;
e) kedelai;
f) garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
g) daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;
h) telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
i) susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
j) buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
k) sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

Alasan Pemohon

Pemohon mengatakan dirinya sebagai perempuan mengalami menstruasi secara berkala dan memerlukan produk sanitasi menstruasi seperti pembalut. Dia mengatakan pembalut penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan wanita yang mengalami menstruasi yang timbul dari proses biologis.

"Berdasarkan transaksi pembelian yang dilakukan Pemohon, harga pembalut yang dibeli telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, Pemohon secara langsung menanggung beban ekonomi dari kebijakan pengenaan PPN atas produk sanitasi menstruasi," ujarnya.

Dia mengatakan beban tersebut bukan pilihan pribadi, melainkan kebutuhan secara biologis. Dia mengatakan dirinya tidak bisa menghindari PPN tersebut.

"Keadaan ini menimbulkan persoalan konstitusional mengenai apakah kebijakan fasilitas PPN telah mempertimbangkan secara memadai karakteristik kebutuhan dasar yang berkaitan dengan kesehatan dan kebersihan menstruasi," ujarnya.

Dia mengatakan tidak adanya penjelasan yang mengecualikan pembalut sebagai barang bebas pajak membuat celah pengenaan pajak terhadap pembalut. Dia meminta MK mengatur agar pembalut masuk sebagai barang bebas pajak.

Berikut petitum pemohon:

- Menyatakan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa penentuan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebagai dasar pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai wajib mempertimbangkan secara objektif, rasional, dan proporsional kebutuhan esensial yang berkaitan dengan proses biologis manusia, termasuk kebutuhan produk sanitasi menstruasi

- Menyatakan Penjelasan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 UU nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa rincian barang kebutuhan pokok yang disebutkan di dalamnya tidak bersifat limitatif, serta penentuan barang lain yang memiliki karakteristik kebutuhan esensial, termasuk produk sanitasi menstruasi.

Soal Pajak Pembalut

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Inge Diana Rismawanti mengatakan selama ini pembalut yang diperdagangkan di Indonesia memang merupakan barang kena pajak (BKP). Pembeliannya dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sepanjang memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

"Pada prinsipnya, pembalut yang diperdagangkan di Indonesia merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sepanjang penyerahannya memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku," kata Inge kepada detikcom, Kamis (29/10).

Untuk barang nonmewah, tarif PPN adalah 12% dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. Dengan demikian, beban PPN efektifnya tetap setara dengan 11%.

"Pembalut belum termasuk dalam kelompok barang yang memperoleh fasilitas pembebasan tersebut," ujar Inge.

Simak juga Video: MenPPPA Janji Solusi Pajak Pembalut

Halaman 2 dari 3
(haf/dhn)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini