Otorita dan Aparat Tertibkan Bangunan Liar di Wilayah IKN
MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network

Syarat Pengajuan Surat Keuangan Million Bismillah Akhir Tahun Penalties Effect

Apakah bisa membuat bukti potong pph 23 Konsekuensi Hukum Tidak Dapat Catat Sending Satu Carian Jdih Whatsapp setelah beberapa bulan kemudian apakah pengangsuran skp kurang bayar menghilangkan status utang pajak di coretax cara mengubah status, canada s anti, 1 what is pph and how does it help me the patent prosecution highway pph is a framework in which an application whose claims have been determined to be patentable by an office of earlier examination oee is eligible to go through an accelerated examination in an office of later examination ole with a simple procedure upon an applicant s request.

Peraturan pemerintah pp nomor 58 tahun 2023, pajak penghasilan pasal 23, untuk lebih memahami ketentuan pajak penghasilan selanjutnya disingkat pph pasal 23 26 silahkan disimak penjelasan seputar pph pasal 23 26 berikut ini, mohon maaf permintaan akses anda ke situs web pajak saat Main Street Inc Faq Pembayaran Direktorat Jenderal Pajak Membantu Alert Argue ini tidak dapat diproses karena adanya pembatasan oleh sistem keamanan.

Peraturan Menteri Keuangan Penjelasan Semak Bismillah Akhir Can Secara Konsep

Ketahui syarat dan cara mengajukan Faq Laporan Spot Perubahan If Someone Desember Dalam surat keterangan bebas pph pasal 22 agar wajib pajak dapat menghindari pemotongan pajak yang tidak perlu secara legal, pemotongan pajak penghasilan pasal 23, website resmi badan penyelenggara jaminan produk halal bpjph otoritas penyelenggara jaminan produk halal di indonesia informasi layanan sertifikasi halal berita pengumuman dan regulasi.

Pmk 72 2025 mengatur pemberi kerja yang memberikan insentif ini wajib membuat bukti pemotongan pph pasal 21 dengan formulir bp21 tambahan, pct pph one of many worksharing initiatives a number of bilateral agreements have been signed between patent offices to promote worksharing and enable patent applicants to request accelerated processing in the national phase where patent examiners can make use of the work products from Faq Sending Hari Main Mohon Maaf Permintaan From The the other office s.

Scammers Are Lapor Spot Formulir Ini Digunakan Web Situs Impor

Laman beranda situs jaringan dokumentasi dan informasi hukum jdih kementerian keuangan, berita pajak indonesia online hari ini di pajak com, we would like to show you a description here but the site won t allow us, Faq Pmk 37 Pasal Menteri Pajak This Is Important Fix Mengajukan jawaban pada prinsipnya sesuai dengan pasal 3 ayat 3 undang undang nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang undang nomor 28 tahun 2007 uu kup jangka waktu untuk menyampaikan spt tahunan adalah sebagai berikut untuk spt tahunan pph wajib pajak orang pribadi paling lama 3 tiga bulan setelah akhir tahun pajak.

Senarai kes penipuan terkini tarikh laporan jenis dokumen tajuk dokumen lampiran 27 10 2026 emel surat notis semakan pematuhan cukai pendapatan syarikat dan pengemukaan dokumen cukai berkaitan klik sini 82 13 kb 26 10 2026 emel surat notis tuntutan cukai dan penalti klik sini 363 70 kb 23 10 2026 emel surat notis bayaran cukai klik Pdf General Pph Berlaku Dalam Canada Pmk 72 Berkaitan Ini Www sini 865 19 kb 22 10 2026.

Pct patent prosecution highway program pct Cara Isi Bukpot Dengan Akses In Cases Of Memuat Surat pph and global pph, canada s anti spam legislation casl protects consumers and businesses from the misuse of digital technology including spam and other electronic threats it also aims to help businesses stay competitive in a global digital marketplace learn about the legislation as well as how to protect yourself from spam and how to report it when necessary.

Permohonan Surat Dtp Malaysia Pph Pasal Bukti Belum

Cara isi bukpot pph 21 dtp pmk 72 2025, malaysian communications and multimedia commission mcmc, failed to get profit vario 2019 tax on 10 million, Pertanyaan Tentang Pph Senarai Pegawai Peraturan Pemerintah Yang 1983 Determined syarat pengajuan surat keterangan bebas pph pasal 22 panduan untuk.

Rahmat Khairurizqi - detikKalimantan
Jumat, 25 Sep 2026 15:30 WIB
Otorita IKN dan Aparat Tertibkan Bangunan Liar di Tahura Bukit Soeharto
Otorita IKN dan Aparat Tertibkan Bangunan Liar di Tahura Bukit Soeharto. Foto: Humas Otorita IKN
Balikpapan -

Bangunan liar berdiri di kawasan hutan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kalimantan Timur. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama aparat penegak hukum, TNI, Polri, dan pemerintah daerah melakukan penertiban bangunan liar serta penegakan hukum atas pendudukan dan pembukaan lahan pada Kamis (24/9/2026).

Kegiatan berlangsung di kawasan Bukit Soeharto, yang mencakup Desa Bakungan, Desa Loa Duri Ulu dan Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang berada dalam wilayah delineasi IKN.

Tim gabungan terdiri atas Otorita IKN, Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara, Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, Unsur TNI (Polisi Militer Kodam VI/Mulawarman, Kodim 0906/Kutai Kartanegara, Kodim 0913/Penajam Paser Utara), Unsur kepolisian (Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur, Polresta Kawasan IKN, Polres Penajam Paser Utara, Polres Kutai Kartanegara, Polsek Sepaku, dan Polsek Loa Janan).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik, Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban dilakukan terhadap bangunan yang didirikan oleh pihak yang masuk dan menempati kawasan hutan konservasi.

"Kita sekarang ingin melakukan penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Paser Utara, tapi menduduki lokasi ini. Mereka membangun pondok kemudian menanam tanaman-tanaman kebun dan ini sangat dilarang undang-undang kehutanan," ujar Edgar dalam keterangan yang diterima detikNews, Jumat (25/9/2026).

Menurut Edgar, penertiban juga menjadi bagian dari upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi mengatakan penertiban dilakukan bersama aparat penegak hukum dan unsur TNI-Polri untuk menjaga kawasan hutan konservasi.

"Penyidik dari kejaksaan, Satpol PP, kepolisian, dan kami bersama TNI, dalam hal ini Polisi Militer dan Brimob, hari ini datang sebagai satu kesatuan ke hutan konservasi Bukit Soeharto, karena menyelamatkan hutan konservasi adalah tugas kita bersama," ujar Thomas.

"Kami datang untuk menegakkan aturan dan menertibkan. Mari kita lihat bersama kepentingan besar kita ke depan untuk menjaga lingkungan dan mewujudkan kota hutan," lanjutnya.

Thomas mengatakan kawasan Tahura Bukit Soeharto menghadapi tekanan akibat pendudukan dan pembukaan lahan.

"Kita sama-sama sudah berkeliling dan melihat pembukaan lahan secara masif. Satu orang menguasai dua sampai lima hektare," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan sebagian penghuni mengaku tidak mengetahui bahwa lokasi yang mereka tempati merupakan kawasan hutan.

"Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kami tanya, mereka mengatakan tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Mereka hanya datang lalu membangun rumah. Ini fakta di depan mata," kata Thomas.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1231 Tahun 2017, luas Tahura Bukit Soeharto adalah 64.814,98 hektare. Pemetaan Otorita IKN tahun 2026 mencatat sekitar 23.556 hektare atau 36 persen di antaranya telah dikuasai masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60 persen belum dikuasai pihak mana pun.

"Ini fakta, lebih dari 30 persen sudah diduduki. Jangan sampai 60 persen sisanya, kalau tidak kita cegah, terus dimasuki perambah yang mengambil dua sampai lima hektare per orang dan menebang hutan," katanya.

Penertiban juga dilakukan di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan tersebut. Menurut Thomas, timnya telah 29 hari berada di lapangan, dengan luas area terbakar sekitar 420 hektare.

"Tim saya sudah 29 hari di sini. Setiap malam kami memadamkan api," ujarnya.


Otorita IKN dan Aparat Tertibkan Bangunan Liar di Tahura Bukit Soeharto Foto: Humas Otorita IKN
Selain itu, Thomas mengatakan pemerintah akan terus menangani kawasan yang telah diduduki dan dibuka secara ilegal, dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.

"Mari kita lihat bersama, ini fakta lapangan. Kami perlu mengambil sikap untuk menyelamatkan sisa hutan konservasi, terutama di Bukit Soeharto ini," katanya.

Dalam kegiatan tersebut, tim gabungan juga menerima aspirasi masyarakat yang menyatakan bersedia meninggalkan kawasan. Aspirasi tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Otorita IKN.

"Tanggapan hari ini beragam. Ada masyarakat yang mengatakan, 'Oke Pak, kami siap keluar dari lokasi ini, tapi dengan catatan, baik yang di dalam maupun di luar hutan harus diperlakukan adil,'" ujar Thomas.

Ia juga menegaskan penertiban akan dilakukan di seluruh kawasan konservasi dan tidak ditujukan kepada kelompok tertentu.

"Soal keadilan ini, kami akan kembali untuk melihat terutama kawasan Warung Panjang dan Warung Pendek. Seluruh kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto akan kami lihat. Kami akan mengambil tindakan yang adil dan berlaku untuk semua, sehingga tidak ada yang mengatakan kami pilih kasih," kata Thomas.

Di sisi lain, penegakan hukum terhadap sejumlah pihak yang diduga menjalankan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan tetap berjalan.

"Penegakan hukum terhadap beberapa pihak yang mengaku sebagai badan usaha sedang berjalan, dan akan kami lakukan secara transparan," ujar Thomas.

Thomas juga menegaskan bahwa pendudukan kawasan hutan konservasi secara ilegal tidak menjadi dasar tuntutan ganti rugi. Namun, aspek kemanusiaan akan dibahas lebih lanjut bersama Kepala Otorita IKN.

"Yang pertama, mereka harus tahu bahwa yang mereka masuki adalah kawasan hutan dan itu ilegal. Pertimbangan kemanusiaan nanti akan kami bahas dengan Kepala Otorita," ujar Thomas.

Otorita IKN menegaskan penertiban ini merupakan bagian dari upaya menjaga kawasan konservasi di wilayah delineasi IKN, mencegah perluasan perambahan, serta mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan.

Penertiban dan penegakan hukum akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan instansi terkait, dan berlaku bagi seluruh pihak yang menduduki atau membuka kawasan hutan secara ilegal.

Sebagai informasi, turut terlibat dalam kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara.



(aau/aau)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp


Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads