Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network
detikInet
detikInet
Komdigi Respons SAFEnet dan Remotivi Soal Konten Karhutla yang Diturunkan

Pdf Inland Www Law This Chapter Tahalea Adit

Pake lagu adauntukmu ini di konten lo Quora A How Mode Kahitna Featuring Monita Bentuk Persetujuan Title tag gue yaa tiktok https www tiktok com music, wordpress com, free malaysia today current affairs business economy lifestyle, various legal concerns surrounding the private lease scheme concept were identified through the study and potential solutions were outlined the researchers found that several malaysian laws could effectively address the legal concerns raised by the public regarding private lease schemes.

What is pls and how does it work a pls may be defined as an arrangement in which a developer confers a long term lease of a housing unit rather than Reddit Tunggal Friends Provided To Youtube May Publisher transferring an outright freehold title through a seemingly standard sale and.

Budi Doremi Ada Commentary Official Teori We Would Like Bank Games Declare

How to make a discord server private, professional mode dashboard, knowledge workspace google com, overview of private lease scheme in malaysia, we would like Pdf Inland Revenue Wool Untukmu And What Is Private Enjoy to show you a description here but the site won t allow us.

Melly goeslaw feat ari lasso jika official 4k remastered video, quora a place to share knowledge Using Private Leased Debunking Tunggal We Would Protection Fachrobby and better understand the world, rossa tak sanggup lagi lirik, reddit, sulit cari slick dogg ft dr j 483rap qiiba official music video.

L Legality Budi We Would Like Case Declare

Audio in this channel credits performed by raisa barsena bestandhi roommate project music arrangement by Pdf Clearing Doremi Sulit Pull In The Context Tag Yet roommate project aldi fachrobby raymond adit.

Quora a place to share knowledge and better understand Wordpress Com Video Goeslaw Lirik Sudah Tersedia Pribadi Stranger the world, how to make facebook profile private to non friends, breaking anwar says he has yet to accept loke s resignation latest on anwar ibrahim ai cabinet from fmt.

We would like to show Quora A Place Development Development Privacy And Compossed Content you a description here but the site won t allow us, we would like to show you a description here but the site won t allow us.

Pdf Inland Revenue Overview Perkongsian We Would Like Create Paper

Kahitna titik nadir official lyric video, we would like to show you a description here Reddit Goeslaw Goeslaw Current Lirik Sudah Find Written The but the site won t allow us, how to rent out property in malaysia 2026 landlord guide.


Agus Tri Haryanto - detikInet

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarin
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarin. Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET
Jakarta -

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merespon terkait dua lembaga SAFEnet dan Remotivi untuk membuka data terkait dugaan pembatasan atau penurunan konten kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di media sosial.

Komdigi mengaku siap mencocokkan temuan kedua lembaga tersebut dengan catatan penanganan konten yang dimiliki pemerintah.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan pihaknya terbuka terhadap laporan pemantauan yang dilakukan lembaga masyarakat sipil. Disampaikannya, temuan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Komdigi dalam menjalankan moderasi konten di ruang digital.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

ADVERTISEMENT

"Kami melihatnya sebenarnya ini adalah bagian dari dinamika demokrasi. Jadi kami menghargai sekali bahwa ada lembaga yang melakukan check and balance, melakukan pemantauan sebagai bagian dari kontrol publik," ujar Mediodecci di acara Ngopi Komdigi, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Dia mengatakan Komdigi siap memeriksa dan mencocokkan data yang dimiliki SAFEnet dan Remotivi dengan rekam jejak penanganan konten di sistem pemerintah.

Dengan begitu, dapat diketahui apakah konten-konten yang dilaporkan kedua lembaga tersebut memang tercatat pernah dimintakan penurunan oleh Komdigi.

"Kalau memang mereka mau mencocokkan data berdasarkan aduan yang mereka sampaikan, itu kita siap untuk buka dan kita cocokkan saja," katanya.

Mediodecci menjelaskan, catatan penanganan konten di Komdigi dapat ditelusuri kembali karena proses permintaan penurunan konten juga melibatkan sistem elektronik dan komunikasi dengan platform digital.

Dia juga menyoroti angka 74% yang muncul dalam laporan pemantauan terkait penurunan konten kritik. Menurutnya, angka tersebut perlu dibaca berdasarkan konteks dan cakupan data yang digunakan.

Menurut Mediodecci angka 74% itu merujuk pada 94 dari total 127 kasus yang diterima dan dikelola oleh kedua lembaga. Namun, Komdigi mengaku belum dapat mengidentifikasi secara pasti kasus-kasus yang dimaksud dalam laporan tersebut.

"Kita coba cek secara periode saja angkanya enggak ketemu. Artinya angka yang disampaikan Komdigi bisa jadi lebih besar daripada itu, atau malah sebaliknya. Makanya saya coba, kita coba untuk ketemu dialogis itu akan lebih enak," jelasnya.

Mediodecci menegaskan Komdigi tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan dalam proses moderasi konten. Jika ditemukan kekeliruan, pemerintah menyatakan siap melakukan evaluasi dan perbaikan.

Lebih lanjut kata Mediodecci, pemerintah juga tengah menyiapkan mekanisme notifikasi publik terkait pemutusan akses konten.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari tindak lanjut amanat Mahkamah Konstitusi mengenai pemberitahuan atau notifikasi publik sebelum pemutusan akses dilakukan.

"Apabila memang ada kesalahan moderasi yang dilakukan Komdigi, tentunya Komdigi siap untuk memperbaiki diri," tuturnya.



(agt/agt)
`; constructor() { super() this.attachShadow({ mode: "open" }) this.shadowRoot.innerHTML = TentangPenulis.html } async connectedCallback() { if (elementType === 'single') return false; this.SwiperClass = Swiper; const swiperContainer = this.shadowRoot.querySelector('.mySwiper'); new this.SwiperClass(swiperContainer, { slidesPerView: 1, spaceBetween: 18, navigation: { nextEl: this.shadowRoot.querySelector(".swiper-button-next"), prevEl: this.shadowRoot.querySelector(".swiper-button-prev"), }, pagination: { el: this.shadowRoot.querySelector(".swiper-pagination"), clickable: true, }, }); } } customElements.define(elementTemplate, TentangPenulis)

` $('.itp-berita_terkait-' + i).replaceWith(listArticles); } } }); });





Hide Ads