Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB 2027 mendapat sejumlah catatan kritis dari fraksi-fraksi DPRD NTB. Dua di antaranya disampaikan Fraksi Partai Gerindra melalui Ali Usman Ahim dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui TGH Muhannan Mu'min Mushonnaf.
Dalam rapat paripurna, Ali menegaskan APBD tidak boleh hanya menjadi agenda rutin tahunan atau sekadar mengulang kebijakan sebelumnya dengan nominal anggaran lebih besar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gerindra meminta Pemprov NTB mengevaluasi kelemahan pelaksanaan APBD 2026. Salah satu yang menjadi sorotan adalah target pendapatan daerah 2027 yang naik sekitar 10,69 persen menjadi Rp 6,22 triliun, dari Rp 5,62 triliun pada APBD Murni 2026.
"Kami mendesak agar kenaikan target ini didukung oleh potensi riil dan basis data yang kuat, bukan sekadar optimisme fiskal di atas kertas," ujar Ali saat Rapat Paripurna DPRD NTB, agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD 2027, Senin (16/11/2026).
Menurut dia, realisasi pendapatan daerah pada 2026 sempat tersendat. Kondisi itu juga menyisakan piutang dana bagi hasil di pemerintah pusat sekitar Rp 400 miliar. Gerindra turut menyoroti rasionalisasi anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dalam APBD Perubahan 2026 yang dinilai berdampak luas secara psikologis terhadap masyarakat.
"Bagaimana mekanisme transparansi dan akuntabilitas pengakomodasian aspirasi masyarakat melalui pokir? Kami ingin menegaskan bahwa kami mendukung sepenuhnya upaya KPK dan inspektorat dalam memperbaiki tata kelola pokir DPRD," sesal Ali.
Di sisi lain, Ali menegaskan Pokir tidak boleh ada penyimpangan, tidak boleh ada manipulasi, dan tidak boleh ada praktik yang merugikan keuangan daerah. Maka dari itu, penghapusan Pokir senilai Rp 120 miliar itu harus dijelaskan secara terbuka.
"Jika Rp 120 miliar anggaran pokir dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, kita harus bertanya. Proses penganggaran itu bisa sampai masuk dalam APBD dan DPA perangkat daerah apakah kesalahan itu sepenuhnya berada pada anggota DPRD?" tanya Ali.
Selain itu, Ali juga meminta transparansi penuh Pemprov NTB agar kesalahan tidak serta-merta ditimpakan sepihak kepada DPRD. "Jadi kami bertanya ya," ujar Ali.
Terkait pengelolaan BUMD, Gerindra mendorong alokasi penyertaan modal sebesar Rp 50 miliar benar-benar dievaluasi kinerjanya dan pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo sebesar Rp 122,79 miliar. Hal ini harus diiringi analisis risiko fiskal yang komprehensif.
Sementara itu, anggota Fraksi PKS, TGH. Muhannan Mu'min Mushonnaf menyoroti struktur RAPBD 2027 yang mencatat pendapatan daerah sebesar Rp 6,223 triliun dan belanja daerah sebesar Rp 6,060 triliun.
PKS, kata dia, menggarisbawahi bahwa sebagian besar kenaikan pendapatan masih ditopang oleh pendapatan transfer dari pusat yang naik hingga 20,01 persen. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya naik sekitar 3,44 persen.
"PKS meminta strategi konkret pemerintah untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah tanpa membebani masyarakat," katanya.
Dari sisi belanja, PKS menyoroti alokasi belanja pegawai dalam RAPBD 2027 yang masih mencapai Rp 2,306 triliun atau sekitar 38,05 persen dari total belanja daerah. Muhannan pun mendesak adanya peta jalan penataan belanja pegawai agar selaras dengan ketentuan nasional maksimal 30 persen.
"Kami juga melihat ada lonjakan belanja bantuan sosial yang naik drastis menjadi Rp 53,51 miliar serta belanja modal tanah sebesar Rp 168 miliar," ucapnya.
Maka dari itu, Muhannan berujar, PKS menuntut kejelasan basis data penerima serta urgensi dari alokasi tersebut agar benar-benar tepat sasaran.

















































