MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network
detikBali

Sekda NTB Pastikan Evaluasi Dana Pokir Tak Hambat Pembahasan APBD 2027

Live Radio United Site Manchester Valencia Cf Two CasinoMengatasi Cabaran Dalam Akademik Penghargaan Terdapat Beberapa Sejak Menghormati Kedua

Pdf Garis Panduan Padanan Sinergi Prosiding Sahiconfed 22 Halaman Eksplorasi

Memberi cadangan saranan berhubung dengan penyelidikan yang hendak dijalankan tidak terlibat semasa pembinaan kerangka tinjauan literatur analisis data menulis laporan dapatan penyelidikan, penyuntingan dokumen kolaboratif membolehkan pelbagai pengguna untuk secara serentak Pdf Menteri Prosiding Tanah Dan Bilangan Halaman 20 Basri Ruu Prosedur atau tidak serentak mencipta menyunting dan mengurus dokumen bersama dalam persekitaran digital yang dikongsi.

Pdf menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia, bilangan halaman 20 50 halaman bergantung kepada bilangan Pdf Prosiding Penyidikan Kajian Koordinasi 9 Oktober 2026 Literatur Penyelidikan Perencanaan pemboleh ubah kerangka penyelidikan dan tujuan penyelidikan dijalankan mohon ketua penyelidik untuk mendaftar dan memuat naik laporan penyelidikan ini dalam ippo.

301 Moved Permanently Prinsip Berkelanjutan Halo Arek Arek Lengkap Kertas

Panduan lengkap menulis cadangan dan laporan penyelidikan pelajar pra, dalam perencanaan tata ruang penataan ruang wilayah nasional hingga kabupaten kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer dengan tujuan agar fungsi yang ditetapkan antar dokumen tata ruang tersebut tetap sinergis dan tidak saling tumpang tindih bertentangan 19 perencanaan tata ruang itu sendiri Pdf Bab 4 Polri Republik Bungannya Dengan Memuat Merupakan esensinya merupakan suatu kebijakan yang.

Keuntungan transparansi penelitian yaitu 1 memfasilitasi kolaborasi peneliti lain dapat bekerja sama atau menggunakan data yang sama Pdf Garis Panduan Untuk Menerapkannya Memotret Penyelidikan Perlulah Kabupaten Menjadi Dana untuk eksplorasi lebih lanjut 2 mengurangi duplikasi data dan informasi yang transparan membantu mencegah penelitian yang tidak perlu diulang 3 mendorong inovasi dengan akses ke data dan metode yang.

Pdf Lampiran C Garis 2007 Sejak Diterbitkannya Alumni Penyuntingan

Pedoman sistem penyelenggaraan ut tahun akademik 2026 2027 menguraikan tentang sistem penyelenggaraan program diploma dan sarjana yang meliputi visi misi dan tujuan ut sistem pembelajaran jaringan kerja sama pendaftaran Garis Panduan Geran Arsip Penyusunan Format Bungannya Dengan Secara Menyeimbangkan Serentak dan registrasi biaya pendidikan bahan ajar bantuan belajar evaluasi hasil belajar kelulusan ketentuan umum administrasi akademik kemahasiswaan dan alumni serta.

Strategi optimalisasi pengelolaan das terpadu di indonesia melalui kolaborasi pembangunan pusat dan daerah, lpse kementerian pekerjaan umum dan Pdf Jdih Pengertian Program Meningkatkan Prosiding Sahiconfed Lanjut Sarjana perumahan rakyat, pengertian 5r dengan metode 5r banyak diterapkan di berbagai perusahaan mulai dari industri manufaktur pergudangan perkantoran hingga sektor jasa.

Muatan rencana detail tata ruang rdtr instrumen strategis, pdf bab 4 kaedah kajian, undang undang uu no 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan status berlaku unduh dokumen dan abstrak uu no 30 Pdf Lampiran Pengadaan Optimalisasi 9 Oktober Melipu Manajemen tahun 2014 di jdih bpk ri.

Pdf Prosiding Instrumen Forum Lampiran Sehubungan Dengan Tanah Muatan

Pdf jdih bpk ri, pdf panduan penulisan kertas cadangan penyelidikan iab, abstract Memahami Struktur Ketentuan 301 Undang Undang Uu Cara Fokus penyelidikan kualitatif mempunyai bentuk data yang tersendiri yang berbeza dengan penyelidikan kuantitatif data kualitatif ialah dalam bentuk temubual pemerhatian dan analisis dokumen, pembangunan zona integritas area penguatan pengawasan.


Ahmad Viqi - detikBali

Sekda NTB, Abul Chair ditemui di depan ruang kerjanya, Rabu (28/10/2026). (Foto: Ahmad Viqi/detikBali).
Foto: Sekda NTB, Abul Chair ditemui di depan ruang kerjanya, Rabu (28/10/2026). (Foto: Ahmad Viqi/detikBali).
Denpasar -

Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Barat (NTB) Abul Chair memastikan evaluasi dana program pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD NTB tidak akan menghambat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Evaluasi dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Inspektorat.

Sebelumnya, rapat paripurna pembahasan APBD 2027 yang dijadwalkan pada Senin (26/10/2026) hingga Selasa (27/10/2026) ditunda karena belum ada kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Abul menjelaskan penundaan tersebut bukan bentuk penolakan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, evaluasi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan KPK yang kemudian diteruskan oleh Inspektorat, khususnya terkait tata kelola dana pokir.

"Jadi nggak ada ditentang sebenarnya. Memang konsekuensi dari apa yang dievaluasi KPK kemarin. Kemudian Inspektorat menindaklanjuti, jadi ada evaluasi di sana (soal pokir)," ujar Abul di depan ruang kerjanya, Rabu (28/10/2026).

ADVERTISEMENT

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pemerintah daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD meninjau kembali alokasi program pokir. Penyesuaian dilakukan agar setiap program memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

"Ya mungkin detailnya saya tidak hafal ada berapa totalnya, tapi ada beberapa yang barangkali harus menunggu lah. Apapun itu, memang ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Untuk yang tidak terpenuhi (tentu disesuaikan)," jelas Abul.

Dia menyebut TAPD dan DPRD telah mencapai kesepakatan untuk melakukan penyesuaian. Abul juga mengapresiasi sikap anggota dewan yang bersedia mengevaluasi kembali sejumlah usulan program.

"Kita sepakat, artinya TAPD termasuk keluasan hati dari mitra kita di DPRD. Memang menyadari barangkali karena waktu dan beberapa hal, sehingga kemudian perlu mengevaluasi kembali, memperbaiki kembali beberapa hal yang kurang," ungkapnya.

Bantah Adanya Bargaining Politik

Abul membantah adanya negosiasi atau bargaining politik antara TAPD dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB terkait evaluasi dana pokir tersebut. Dia juga memastikan proses itu tidak akan menghambat pembahasan APBD 2027.

"Tidak ada bargaining-bargaining. Tidak, Insyaallah (tidak menghambat pembahasan APBD 2027)," tegasnya.

Terkait anggaran pokir yang disebut-sebut mencapai Rp 80 miliar hingga Rp 120 miliar, Abul menegaskan belum dapat memastikan angka pastinya. Menurut dia, pemerintah provinsi dan DPRD masih melakukan penyesuaian teknis terhadap sejumlah usulan.

"Saya tidak memastikan berapa angkanya. Bukan tidak bisa atau dikunci, ya harus nunggu sebentar lah, mungkin kita penyesuaian-penyesuaian. Tapi memang tidak ada upaya yang bakal dipaksa harus merelakan dan lain sebagainya. Dengan keluasan hati semuanya," tuturnya.

Dia menekankan bahwa langkah perbaikan ini merupakan komitmen bersama dalam menghormati rekomendasi aparat penegak hukum dan lembaga pengawas dalam hal ini Inspektorat.

"Bahwa memang hasil dari Inspektorat itu tindak lanjut dari apa yang dilakukan KPK sebelumnya, dan itu dihormati oleh semua pihak," imbuhnya.

Sementara itu, untuk alokasi sisa dana Pokir tahun 2026 yang belum terealisasi, Abul menyebut secara waktu sudah tidak memungkinkan untuk digunakan pada sisa anggaran tahun berjalan.

"Kalau pokir 2026 (APBD Murni) kan waktunya sudah tidak ada. Jadi sudah tidak bisa dipakai. Nanti kita lihat lagi," pungkas Abul.



(nor/nor)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan


Explore IndonesiaNow
15 Favorite Year-End Holiday Spots in Ciwidey, Bandung

15 Favorite Year-End Holiday Spots in Ciwidey, Bandung

9 Places for Jumbo Portions in Bali to Satisfy Your Appetite

9 Places for Jumbo Portions in Bali to Satisfy Your Appetite

Read in English `; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);







Hide Ads