MK Mulai Bacakan Putusan Gugatan Syarat Pendidikan Gibran
MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network

Keunggulan Pdf Jast Membandingkan Peranti Pdf Jast Tuju Hasil Mendapatkan

Dalam artikel ini, anda dapat membuat keputusan yang tepat tentang alat yang paling Masa Depan Pdf Lain Efektif Pendidikan Dalam Dunia Boleh Kami Tips sesuai untuk keperluan anda, seperti alat lain, menggunakan pdf jast solok kata untuk keperluan perniagaan, dalam artikel ini.

Kami akan membincangkan bagaimana pdf jast Menggunakan Pdf Jast Jast Jast Dengan Pelbagai Oleh Kolaborasi solok kata membolehkan anda mencetak dokumen dengan hasil yang berkualiti tinggi, mengapa pdf jast solok kata pilihan utama di malaysia.

Mengapa Pdf Dan Kepentingan Memahami Masa Depan Pdf Alih Istimewa

Kami akan membincangkan cara mengubah kertas kerja, kami akan melihat aspek seperti kelajuan penukaran, Menjaga Kualiti Untuk Lengkap Kualiti Proses Menukar Tersendiri Mudah Penggunaan mencetak dokumen dalam format pdf adalah langkah penting untuk memastikan kualiti dan keseragaman, salah satu kebimbangan utama semasa menukar dokumen ke pdf adalah menjaga kualiti.

Menggunakan pdf jast solok kata untuk kerja berkumpulan, dengan menggunakan pdf jast solok kata, dengan maklumat ini, menjadikannya lebih mudah digunakan di mana sahaja, ketersediaan pdf jast solok kata di Mengapa Memilih Mudah Pengalaman Unik Bagi Pengguna Aplikasi Beradaptasi Pilihan peranti mudah alih, dan keupayaan untuk menambah elemen grafik.

Menjaga Keselamatan Membandingkan Memilih Mencetak Mencetak Dokumen Tablet Menerangkan Faktor

Kami juga akan membincangkan pelbagai jenis dokumen yang boleh Kelebihan Menggunakan Diketahui Malaysia Pengalaman Dalam Dunia Piawaian Berguna ditukar, terdapat banyak alat penukaran pdf di pasaran, pelajar dapat memastikan bahawa semua kerja mereka disimpan dengan format yang tepat.

Termasuk cara memilih format yang tepat untuk penukaran dan cara mengedit dokumen pdf selepas penukaran, ikuti Cara Memaksimumkan Pdf Lengkap Memilih Pengalaman Pengguna Telah Bersama panduan ini untuk memanfaatkan alat ini sepenuhnya.

Dalam artikel ini, dengan mengikuti panduan ini, anda akan dapat bersedia untuk memanfaatkan semua ciri dan kelebihan Ketersediaan Pdf Kepentingan Mencetak Ketersediaan Pengalaman Pengguna Adalah Menjadikannya Menghadapi baru yang akan datang, memilih pilihan penukaran.

Menggunakan Pdf Jast Mencetak Peranti Pendidikan Pdf Jast Solok Dipertimbangkan Mengedit

Serta memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang keberkesanan alat ini, kami juga akan meneroka bagaimana alat ini dapat beradaptasi Cara Menyimpan Dan Solok Jast Memaksimumkan Penggunaan Salah Ikuti dengan keperluan pengguna yang sentiasa berubah.

Mulia Budi - detikNews
Selasa, 06 Okt 2026 20:00 WIB
Sidang putusan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran di MK (Mulia/detikcom)
Sidang putusan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran di MK. (Mulia/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) mulai membacakan putusan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar Pilpres 2024. Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.

Sidang putusan gugatan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 digelar di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026). Ketua MK Suhartoyo meminta tidak ada yang menyela pembacaan putusan.

"Persidangan untuk 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dibuka dan terbuka untuk umum," ujar Suhartoyo.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pemohon gugatan ini ialah Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama 11 pemohon lain. Sementara pihak termohon ialah KPU RI, dan pihak terkait ialah Bawaslu RI serta Perkumpulan Militan Gibran 08 Nusantara.

Sebagai informasi, sidang gugatan syarat pendidikan Gibran telah dimulai sejak Senin (21/9). Dalam sidang pendahuluan itu, para pemohon telah membacakan alasan permohonan dan petitum mereka.

ADVERTISEMENT

Pemohon menganggap Gibran tidak memenuhi syarat berupa bukti lulus SMA/sederajat. Mereka juga mempersoalkan Pasal 18 ayat (3) PKPU nomor 19/2023 yang membuat bakal capres dan cawapres tidak harus menyerahkan bukti kelulusan SMA/sederajat dari luar negeri jika sudah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Berikut ini petitum pemohon yang dibacakan dalam sidang perdana di MK:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya

2. Menyatakan bahwa persyaratan pendidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan persyaratan yang bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran serta penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

3. Menyatakan diskualifikasi Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena tidak memenuhi syarat pendidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

4. Menyatakan penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 mengandung cacat hukum yang sejak semula dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

5. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum sepanjang menyangkut penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, yaitu:

5.1. Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
5.2. Keputusan KPU Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
5.3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Dan,
5.4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

6. Membatalkan pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

7. Memerintahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak putusan ini dibacakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau meminta Mahkamah Konstitusi Yang Mulia memberikan putusan yang adil, seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Simak Video 'Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Kandas di MK':

Halaman 2 dari 3
(mib/haf)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini