Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah belum berencana membentuk Satgas untuk menangani kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas penanganan perkara yang melibatkan empat jenderal polisi tersebut secara profesional dan transparan.