Perilaku tidak terpuji diduga dilakukan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pekerjaan dengan menjelekkan Presiden Prabowo Subianto. Ironisnya, pegawai tersebut diketahui merupakan anak dari Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti.
Sorotan tajam itu diunggah akun Thread @lutfiahmadhuda. Ia juga menyebut bahwa Wamen juga memboyong kedua putranya untuk berdinas di Kementerian PU.
Semangat anti nepotisme dan meritokrasi di Kementerian Pekerjaan Umum pun dipertanyakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Viral hastag #tangkaprabowo oleh Anak wakil menteri pekerjaan umum (wamen pu) diana kususmastuti lagi viral nih," tulis Lutfiahmadhuda seperti dilihat detikJatim, Jumat (6/11/2036).
Dalam unggahannya, Lutfiahmadhuda juga menyertakan tangkapan layar dari unggahan salah satu putra Wamen bernama Gusti Eka Damarwana di media sosial pribadinya.
Saat dikonfirmasi, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengaku belum mengetahui adanya hal tersebut. Sebab, dirinya sudah puluhan tahun tidak menggunakan media sosial.
"Jadi saya sudah 60 tahun tidak main medsos. Jadi saya enggak tahu," ucap Dody menjawab pertanyaan awak media usai membuka Seminar Nasional Bendungan Besar 2026 di Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jumat sore.
Meski begitu, Menteri Dody memastikan bakal melakukan penyelidikan terhadap dugaan yang tengah menjadi perbincangan di media sosial. Apalagi menyangkut pegawai di Kementerian PU.
"Kalau memang benar itu yang terjadi seperti itu, saya mesti ngecek, apa benar seperti itu," ungkapnya.
Menurut Dody, jika dalam proses penyelidikan telah menemukan kebenaran dari dugaan yang menyebar di media sosial. Maka mekanisme standar yang telah dimiliki Kementerian PU akan dijalankan.
"Kalau benar ya, pasti ada beberapa standar yang mesti kita kerjakan di internal. Maupun nanti kita kalau memang itu melibatkan instansi lebih luas. Misalnya aparat penegak hukum, misalnya, ya. Karena saya juga belum tahu kasus utuhnya seperti apa," tuturnya.
Menteri Dody menegaskan, dirinya tidak dapat melangkah hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial. Hal yang kemudian akan dilakukan adalah melakukan pendalaman terlebih dahulu.
"Nanti kita lihat dulu, kan enggak bisa kemudian semena-mena berdasarkan informasi dari Threads. Mesti kita gali dulu lebih dalam. Apakah memang seperti itu," tegasnya.
Menteri Dody juga menambahkan, sebagai aparatur sipil negara, tidak dapat melangkah atau memberikan sebuah tindakan tanpa mendalami kebenaran sekaligus alat bukti dari persoalan yang terjadi.
"Sebagai aparatur sipil negeri adalah semua itu tidak berdasarkan katanya. Tapi benar-benar ada hitam di atas putihnya, baru kemudian kita melihat, seperti apa? sanksinya seperti apa?," pungkasnya.























































