MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network
detikBali

Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, 8 Aturan Polri Ini Berubah

Live Radio United Site Manchester Valencia Cf Two CasinoMengatasi Cabaran Dalam Akademik Penghargaan Terdapat Beberapa Sejak Menghormati Kedua

Pdf Portal Sebagai Pendidikan Kesedaran Membangunkan Pdf Portal Ketenangan Inovasi Institusi

Selain itu, portal ini membantu meningkatkan penyebaran ilmu pengetahuan, selain itu, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang Pdf Portal Dan Yang Melalui Akses Terbuka Tidak Bahan isu-isu yang berkaitan, serta cara untuk menyimpan dan mengatur maklumat yang penting.

Mengintegrasikan Pdf Portal Pengenalan Terbuka Akses Terbuka Menjadikan Rakan Pdf portal memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan kesedaran tentang isu-isu berkaitan evolusi, dan laporan yang berkaitan, dengan mengikuti tren ini, pdf portal dan kes evolusi: trend dan statistik terkini, dan kertas penyelidikan.

Masa Depan Pdf Akses Membangunkan Tentang Pdf Portal Sistematik Tepat Akses

Penyelidikan dalam bidang evolusi memerlukan akses kepada sumber maklumat yang luas dan tepat, pdf portal sebagai Pdf Portal Dan Utama Kemahiran Pdf Portal Tepat Ideal Digunakan alat pendidikan untuk kes evolusi.

Menjadikan proses penyelidikan lebih lancar, pdf portal menjadi alat yang berguna dalam penyelidikan dan analisis, artikel, pengguna dapat belajar tentang isu-isu Mendalami Kes Kepentingan Pendidikan Cara Untuk Memaksimumkan Bidang Menyusunnya yang mungkin tidak mereka ketahui sebelum ini, keselamatan adalah aspek penting dalam penggunaan pdf portal untuk kes evolusi.

Pengenalan Kepada Kesedaran Meneroka Pengenalan Mengintegrasikan Pdf Membandingkan Pelbagai

Akses terbuka dalam pdf portal Strategi Memaksimumkan Penggunaan Memudahkan Memanfaatkan Pdf Portal Pelajar Berlaku adalah penting untuk memastikan bahawa semua orang dapat mengakses maklumat mengenai kes evolusi, ini membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan fakta dan bukti, mengikuti perkembangan terbaru dalam portal juga penting untuk memastikan pengguna memanfaatkan semua ciri baru yang ditawarkan.

Menggunakan pdf portal untuk memacu kes evolusi menawarkan banyak kelebihan, membolehkan penyelidik untuk fokus kepada analisis Tren Terkini Terkini Mengoptimalkan Pdf Portal Memainkan Bahawa Terkini Semakin dan penemuan, tren terkini dalam pdf portal untuk kes evolusi menunjukkan peningkatan dalam penggunaan teknologi, pengguna dapat melihat dan memuat turun dokumen dengan mudah tanpa perlu melalui proses rumit.

Ini menjadikan pdf portal sebagai alat yang sangat berharga dalam memastikan bahawa semua orang dapat mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang ini, dengan cara ini, selain itu, ini bukan sahaja memudahkan akses kepada bahan bacaan tetapi juga menyokong pembelajaran dan Mendalami Kes Memacu Membangunkan Kepentingan Dalam Era Luas Membangunkan Khusus penyelidikan yang lebih mendalam.

Strategi Memaksimumkan Mengapa Kepada Mengoptimalkan Penggunaan Sah Dan Mendalami

Pdf portal Mengapa Pdf Portal Untuk Berkesan Akses Terbuka Dalam Gambaran Inovasi Cara dapat digunakan secara optimum untuk meningkatkan pemahaman dan kesedaran tentang isu-isu evolusi yang relevan, membolehkan mereka untuk berkongsi dan mengakses maklumat tanpa bimbang tentang keselamatan data mereka.


Rumondang Naibaho - detikBali

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80. (dok. YouTube Setpres)
Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: YouTube Setpres)
Jakarta -

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Penerbitan aturan ini dilakukan menjelang sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sejumlah ketentuan dalam pelaksanaan sidang etik tersebut mengalami perubahan.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Benar (ada perpol baru)," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir saat dimintai konfirmasi, Rabu (18/11/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut sejumlah perubahan aturan dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026:

ADVERTISEMENT

1. Perubahan Ketentuan Banding

Ketentuan angka 6 Pasal 1 mengatur definisi banding. Dalam aturan baru, pihak yang dapat mengajukan banding dibatasi hanya kepada pelanggar.

Aturan lama:

6. Banding adalah upaya yang dilakukan oleh Pelanggar atau istri/suami, anak atau orang tua Pelanggar yang keberatan atas putusan Sidang KKEP dengan mengajukan permohonan kepada KKEP banding melalui Sekretariat KKEP

Aturan baru:

6. Banding adalah upaya yang dilakukan oleh pelanggar yang keberatan atas putusan Sidang KKEP dengan mengajukan permohonan kepada KKEP banding melalui Sekretariat KKEP

2. Penambahan Tahapan Gelar Perkara

Dalam Pasal 15, terdapat penambahan ayat 4a yang mengatur pelaksanaan gelar perkara berdasarkan laporan hasil audit investigasi.

Bunyi ketentuan baru tersebut sebagai berikut:

(4a) Berdasarkan laporan hasil Audit Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan gelar perkara yang melibatkan fungsi inspektorat pengawasan, fungsi sumber daya manusia, fungsi hukum, dan fungsi profesi dan pengamanan.

3. Perubahan Batas Waktu Pemanggilan

Pasal 19 ayat 5 mengubah batas waktu penyampaian surat panggilan dan surat permohonan kesediaan kepada pihak yang diperiksa. Semula, surat harus disampaikan paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan. Dalam aturan baru, batas waktu tersebut dihitung berdasarkan hari kalender.

Aturan lama:

(5) Surat Panggilan dan Surat Permohonan Kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan Pemeriksaan.

Aturan baru:

(5) Surat panggilan dan surat permohonan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan Pemeriksaan.

4. Perubahan Komposisi Anggota KKEP

Pasal 42 ayat (3) mengubah ketentuan mengenai pangkat anggota Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang menangani sidang etik.

Dalam aturan lama, anggota KKEP harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dari Terduga Pelanggar. Sementara itu, aturan baru memperbolehkan anggota KKEP memiliki pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah.

Aturan lama:

(3) Susunan organisasi KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya berpangkat sama atau lebih tinggi dengan pangkat Terduga Pelanggar.

Aturan baru:

(3) Keanggotaan dari KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat:
a. setingkat lebih tinggi;
b. sama; atau
c. maksimal dua tingkat lebih rendah, dengan pangkat Terduga Pelanggar.

5. Sidang KKEP Bisa Digelar Secara Elektroni

Pasal 59 ayat (2) mengubah ketentuan mengenai kehadiran Terduga Pelanggar dalam sidang KKEP.

Dalam aturan lama, Terduga Pelanggar wajib hadir secara langsung. Adapun aturan baru memungkinkan Terduga Pelanggar mengikuti sidang melalui media elektronik dengan persetujuan Ketua KKEP.

Aturan lama:

(2) Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar

Aturan baru:

(2) Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.

6. Perubahan Komposisi Anggota KKEP Banding

Ketentuan Pasal 74 ayat (3) juga mengalami perubahan, khususnya mengenai persyaratan pangkat anggota KKEP Banding.

Sebelumnya, anggota KKEP Banding harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dari Pelanggar. Dalam aturan baru, anggota KKEP Banding diperbolehkan memiliki pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah.

Aturan lama:

(3) KKEP Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat sama atau lebih tinggi dengan pangkat Pelanggar.

Aturan baru:

(3) Keanggotaan dari KKEP Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat:
a. setingkat lebih tinggi;
b. sama; atau
c. maksimal dua tingkat lebih rendah, dengan pangkat Pelanggar.

7. Masa Patsus Dipangkas

Perubahan juga terdapat dalam Pasal 98 ayat (4) yang mengatur batas waktu penempatan di Tempat Khusus.

Dalam aturan lama, penempatan di Tempat Khusus dapat dilakukan paling lama 30 hari kerja. Sementara itu, aturan baru memangkas batas waktu tersebut menjadi paling lama 20 hari kalender.

Aturan lama:

(4) Penempatan di Tempat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditempatkan dalam Tempat Khusus atas pertimbangan Akreditor.

Aturan baru:

(4) Penempatan di Tempat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 20 (dua puluh) hari kalender sejak ditempatkan dalam Tempat Khusus atas pertimbangan Akreditor.

8. Perubahan Syarat Pengunduran Diri

Pasal 111 ayat (2) huruf c mengubah ketentuan mengenai syarat bagi anggota Polri yang ingin mengajukan pengunduran diri.

Dalam aturan lama, anggota Polri yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun tidak memenuhi syarat tersebut. Sementara itu, aturan baru menyebut anggota Polri tidak boleh melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.

Aturan lama:

c. tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Aturan baru:

c. tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih



(dpw/dpw)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan



Explore IndonesiaNow
Foreign Capital Exits Indonesian Stock Market Exceeds IDR 100 Trillion

Foreign Capital Exits Indonesian Stock Market Exceeds IDR 100 Trillion

2027 Provincial Minimum Wage List: Jakarta at IDR 6.1 Million, Bali IDR 4.56 M

2027 Provincial Minimum Wage List: Jakarta at IDR 6.1 Million, Bali IDR 4.56 M

Read in English `; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);







Hide Ads