Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengkritik keputusan Israel menolak pendaratan pesawat kargo Ethiopian Airlines karena pilotnya berkewarganegaraan Indonesia. Pemerintah Indonesia menilai kebijakan yang membatasi awak pesawat berdasarkan kewarganegaraan bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi dalam penerbangan internasional.
Juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan kasus tersebut melalui koordinasi dengan perwakilan Indonesia, termasuk KBRI Addis Ababa di Ethiopia.
"Kementerian Luar Negeri RI melalui koordinasi dengan Perwakilan RI terkait termasuk KBRI Addis Ababa di Ethiopia terus memantau perkembangan informasi tentang pesawat Ethiopian Airlines yang ditolak mendarat di Israel karena diduga adanya pilot pesawat berkewarganegaraan Indonesia (WNI)," kata Yvonne saat dihubungi, Rabu (14/10/2026), dilansir detikNews.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Yvonne, Ethiopian Airlines telah mengalihkan penugasan pilot WNI tersebut ke rute penerbangan lain. Maskapai juga menyampaikan bahwa penolakan tersebut tidak menimbulkan gangguan berarti terhadap operasional penerbangan mereka.
"Ethiopian Airlines memandang tidak terdapat gangguan berarti terhadap aktivitas penerbangan yang dijalankan oleh pihak maskapai," kata dia.
Kemlu RI, lanjut Yvonne, akan terus berkoordinasi dengan Ethiopian Airlines untuk memastikan perlindungan terhadap pilot WNI tersebut dan mencegah adanya perlakuan diskriminatif.
Indonesia juga mencatat penjelasan Ethiopian Airlines yang menyebut insiden tersebut terjadi akibat kurangnya koordinasi internal. Kemlu mendorong maskapai melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
"Indonesia mencatat pengakuan Ethiopian Airlines bahwa kejadian ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi internal, dan mendorong maskapai untuk melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan," ujar Yvonne.
Kemlu RI mengakui setiap negara memiliki kewenangan untuk menetapkan standar keamanan penerbangan, termasuk aturan terkait awak pesawat. Namun, menurut Indonesia, penerapan aturan tersebut harus didasarkan pada penilaian risiko yang objektif.
"Namun Indonesia juga menegaskan agar kebijakan keamanan diterapkan secara objektif, proporsional dan berbasis risiko, serta tidak berdasarkan pertimbangan politik atau kewarganegaraan," kata Yvonne.
Ia menilai kebijakan Israel yang membatasi awak pesawat dari negara tertentu hanya berdasarkan kewarganegaraan bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi dan semangat memfasilitasi penerbangan internasional.
"Indonesia mencatat Israel membatasi awak pesawat dari negara tertentu, termasuk Indonesia, hanya berdasarkan faktor kewarganegaraan. Praktik ini bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan semangat fasilitasi penerbangan internasional," kata dia.
Di sisi lain, Indonesia memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Pemerintah RI tetap berupaya menggunakan jalur komunikasi yang memungkinkan untuk memastikan perlindungan terhadap pilot WNI tersebut.
"Indonesia tidak mengakui Israel dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Pemerintah Indonesia dalam hal ini terus mengupayakan seluruh jalur komunikasi yang memungkinkan termasuk di Ethiopia dalam upaya pelindungan WNI dimaksud," kata Yvonne.
Kasus ini bermula ketika pesawat kargo Ethiopian Airlines dari Addis Ababa menuju Tel Aviv ditolak mendarat oleh Israel. Pesawat tersebut kemudian berbalik arah dan kembali ke Addis Ababa karena pilotnya diketahui merupakan WNI.
Dilansir The Times of Israel dan TRT World, peristiwa tersebut terjadi pada malam Minggu (11/10) hingga Senin (12/10) waktu setempat.
Menurut laporan Channel 12, kewarganegaraan pilot tersebut diketahui oleh intelijen Israel dan kemudian disampaikan kepada otoritas bandara. Informasi itu menjadi dasar bagi pejabat keamanan dan Kementerian Transportasi Israel untuk melarang pesawat mendarat.
Ethiopian Airlines kemudian mengganti pilot tersebut. Pesawat akhirnya kembali terbang menuju Israel dan berhasil mendarat di Tel Aviv.
Maskapai menyebut kejadian tersebut sebagai kesalahan karena mereka tidak mengetahui bahwa pilot yang ditugaskan tidak diperbolehkan mengoperasikan penerbangan ke Israel.
Insiden itu terjadi kurang dari dua pekan setelah percobaan pembajakan penerbangan flydubai rute Dubai-Tel Aviv. Dalam kejadian tersebut, seorang kopilot asal Oman dilaporkan menyerang kopilot lainnya dalam upaya menguasai pesawat dan menabrakkannya ke Bandara Ben Gurion. Aksi tersebut akhirnya digagalkan.
Setelah insiden flydubai, Israel memperketat pemeriksaan terhadap awak pesawat asing yang bertugas dalam penerbangan menuju negaranya.
Channel 12 melaporkan Israel kemudian menginstruksikan maskapai asing agar tidak menugaskan awak berkewarganegaraan dari negara-negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dalam penerbangan menuju Israel.
Pembatasan tersebut dilaporkan mencakup sejumlah negara, antara lain Afghanistan, Aljazair, Indonesia, Iran, Irak, Kuwait, Niger, Qatar, Arab Saudi, Somalia, dan Venezuela.



























































