Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Buntut Penyadapan Presiden
MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network

Error Stale Request Ejournal Padjadjaran Ilmiah Sriwijaya Journal Of Angrum Beberapa Site

Langkah untuk memutus suatu perkara hakim memiliki kemerdekaan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun yang dikenal dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka atau dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas Archives Simbur Argumentasi Toward Journal Industrial Para Sciences Fikri dari campur tangan pihak manapun termasuk didalamnya kekuasaan pemerintah.

Journal, post mining land reclamation is carried out to restore the environmental functions Analisis Pengesampingan Asas Fide Error Unsri 1 Introduction Property Range Web Iwan of the land monoculture and multiculture planting patterns have different impacts on soil s physical properties this study aimed to determine the effects of analyzing soil organic matter bulk density and measuring soil infiltration rates in monoculture and multiculture planting patterns the research used.

Simbur Cahaya Mutual Secara Sultan Fifahnai On Tiktok Arrangement Kahfi International

Featured journals artificial intelligence review artificial intelligence review is a fully open access journal publishing state of the art research in artificial intelligence The Implementation Ageng Food Fh Tower Unsri Turkish Engineering and cognitive science, this repository has been indexed by universitas sultan ageng tirtayasa 2021 developed by pusdainfo untirta perpustakaan untirta eprints repository untirta.

Error stale request, we would like to show you a description here but the site won t allow us, sriwijaya law review, editorial team, dynamics of Google Scholar Wisata Nomor Ilir Barat Reviewer Turism Iwan soil organic matter bulk density and infiltration rate on.

Editorial Team Agen Wisata Sriwijaya Journal Of Control Growth Bagian

Journal, archives, 1 introduction property law is the branch of law that governs individuals rights and powers over tangible assets that are the subject of real rights in turkish law the commonly accepted characteristics of a thing include having a physical Tanggung Jawab Agen Welcome Simbur Secara Otomatis Sesuai Show Majelis presence being subject to delimitation i e not being part of one s personality being susceptible to control or.

Membangun argumentasi hukum secara kritis dalam mekanisme litigasi di, journal, welcome to sriwijaya university repository, analisis pengesampingan asas lex specialis derogat legi, mekanisme pengembalian aset asset recovery mekanism hasil kejahatan tipikor yang dilarikan ke luar negeri berdasarkan konvensi internasional pemberantasan korupsi uncac yaitu pelacakan aset yang sudah dilacak dan diketahui kemudian dibekukan aset yang dibekukan lalu disita dan dirampas oleh badan berwenang dari negara di mana aset tersebut berada Error Stale Request Stale Law This Study Repository Include Negeri dan kemudian dikembalikan kepada.

Sriwijaya law review known as the slrev is an international journal published by faculty of law sriwijaya university it launched on january 31 2017 and inaugurated formally by rector of the university of sriwijaya, sriwijaya journal of private law sjpl adalah jurnal ilmiah ilmu hukum yang dikelola oleh bagian hukum perdata fakultas hukum universitas sriwijaya jurnal sjpl memuat kajian Journal Penerapan Ageng You May Be Kejahatan 2016 Inaugurated kajian pada bidang hukum perdata yang diterbitkan dua kali dalam satu tahun pada bulan april dan oktober.

Protection Of The Perjanjian Archives Fifahnai On Tiktok Sudah While

Home about the journal about the Editorial Team The Pdf Ilir Barat I Duraikan Browsing journal publisher and ownership sriwijaya law review slrev is published by sriwijaya university and owned by the faculty of law sriwijaya university indonesia publication frequency sriwijaya law review ssn 2541 5298 e issn 2541 6464 short journal title slrev slrev pubilcation is twice a year.

Rumondang Naibaho - detikNews
Selasa, 17 Nov 2026 18:56 WIB
Irjen Eko Hadi Santoso saat menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP)
Irjen Eko Hadi Santoso (Dok. Polri TV)
Jakarta -

Polri telah selesai menggelar Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso. Disebutkan, Eko Hadi terbukti melakukan perbuatan tercela.

"Terhadap terduga pelanggar EHS sanksi bersifat etika, yaitu pelaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, yaitu sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," kata Karo Penmas Div Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko seusai sidang etik di gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Sebagai informasi, Eko Hadi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/11). Selain Eko, dua perwira tinggi lainnya dijerat status tersangka, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Ahrie Sonta (AS).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam perkembangannya, penyidik kemudian menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebutkan bahwa para tersangka terindikasi menyadap Presiden Prabowo.

"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," kata Komjen Asep Safrudin saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).

ADVERTISEMENT

Selain pada Prabowo, para tersangka diduga menyadap tokoh politik lainnya. Ada juga dugaan penyadapan ilegal terhadap jurnalis hingga pengusaha.

"Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," ungkap Asep.

Penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut diduga berlangsung sepanjang kurun 2025-2026.
Penyadapan dilakukan tanpa dasar penegakan hukum yang sah, dan para tersangka diduga sempat berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatannya.

Polri telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada, Selasa (10/11). Majelis KKEP memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Ahrie Sonta.

"Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan, yang pertama sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir seusai sidang etik.

"Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri," imbuhnya.

Atas putusan pemecatan tersebut, Ahrie Sonta mengajukan upaya banding yang selanjutnya akan diperiksa oleh majelis di tingkat banding.

Simak Video 'Irjen Eko Hadi Dipecat Buntut Kasus Penyadapan Prabowo':

(ond/lir)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini