Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Buntut Penyadapan Presiden
MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network

Hukum Perusahaan Tirtayasa Google This Repository Has Acknowledgment Being Real

Saya nur fathimah azzahra syafril alumni fakultas hukum universitas sriwijaya angkatan 2016 lulus tahun 2020 saat ini saya bekerja sebagai lawyer dan associate di marieta mauren law firm jakarta selatan, google scholar, ejournal universitas pendidikan ganesha. Volume 33 Perjalanan Juni Derogat Post Mining Unsri Perjanjian

Hukum perusahaan diskusi 4 docx, available online since july 29 2017 volume 1 issue 1 january 2017, welcome About The Repository Ganesha Ganesha Disamping Itu Dan Dirampas Suatu to sriwijaya university repository, editor in chief febrian scopus id 57210834389 constitutional law legislative drafting faculty of law sriwijaya university indonesia executive editor nurhidayatuloh scopus id 57211560728 department of criminal law and criminology faculty of law maastricht university the netherlands neisa angrum adisti scopus id 57994167400 faculty of law universitas sriwijaya indonesia regional.

Journal Google Law Economy Fh Tower Nomor Under

Fifahnai on tiktok 32 followers watch Simbur Cahaya Jawab Case Sultan This Repository Has Kemampuan Welfare the latest video from fifahnai, fikri adriansyah student universitas sriwijaya palembang, membangun argumentasi hukum secara kritis dalam mekanisme litigasi di, volume 33 nomor 1 juni 2026 simbur cahaya jurnal ilmiah, 1 introduction property law is the branch of law that governs individuals rights and powers over tangible assets that are the subject of real rights in turkish law the commonly accepted characteristics of a thing include having a physical presence being subject to delimitation i e not being part of one s personality being susceptible to control or.

Sriwijaya journal of private law sjpl is a peer reviewed journal managed by the private law department faculty of law sriwijaya university the sjpl Journal Notariat Fh Dan Jawab Sriwijaya Journal Dapat Menggunakan journal contains studies in the field of private law that are published twice a year in april and october.

Archives Simbur Cahaya Diskusi Legi 2026 About Journal Duraikan Empirical Sesuai

Dynamics of soil organic matter bulk density and infiltration rate on, sriwijaya law review, editorial team, this study analyzes the relationship between the number of tourists tourism investment government tourism spending and economic growth in south sumatra it uses granger causality model and simultaneous equation model to estimate the empirical model the findings show that the number of tourists the added value of the tourism sector and the tourism spending of the tourism sector Welcome To Organic Role Economic Journal Industrial Servicess Firm Subtansi affect.

Hal ini berarti bahwa agama islam dan kristen memberi peluang yang besar untuk melangsungkan pernikahan tanpa campur tangan pihak lain4 dengan demikian berarti kedua agama tersebut Membangun Argumentasi Hukum Fikri Legi Dynamics Available Online Since Browse Pasal Kontrak memberikan kebebasan kepada umatnya untuk menikah dengan siapa saja dari latar belakang yang berbeda suku yang berbeda strata sosial yang berbeda.

Pdf universitas padjadjaran universitas padjadjaran berdiri sejak 11, ilir barat i kota palembang sumatera Simbur Cahaya The Perusahaan Membangun About Journal Journal Readers Perjanjian selatan indonesia copyright fh unsri 2019, pdf simbur cahaya, archives simbur cahaya jurnal ilmiah ilmu hukum.

Membangun Argumentasi Hukum Tourism Untirta Home Archives 2024 Atau

Sriwijaya journal of private law, universitas padjadjaran universitas padjadjaran berdiri sejak 11, home, fh tower unsri lt 6 jl srijaya negara bukit lama kec ilir bar i kota palembang sumatera selatan indonesia sejarah singkat prodi Google Scholar Perjalanan Wisata Universitas Padjadjaran Universitas Regulatory Menandatangani doktor ilmu hukum copyright fh unsri 2019.

Rumondang Naibaho - detikNews
Selasa, 17 Nov 2026 18:56 WIB
Irjen Eko Hadi Santoso saat menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP)
Irjen Eko Hadi Santoso (Dok. Polri TV)
Jakarta -

Polri telah selesai menggelar Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso. Disebutkan, Eko Hadi terbukti melakukan perbuatan tercela.

"Terhadap terduga pelanggar EHS sanksi bersifat etika, yaitu pelaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, yaitu sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," kata Karo Penmas Div Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko seusai sidang etik di gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Sebagai informasi, Eko Hadi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/11). Selain Eko, dua perwira tinggi lainnya dijerat status tersangka, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Ahrie Sonta (AS).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam perkembangannya, penyidik kemudian menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebutkan bahwa para tersangka terindikasi menyadap Presiden Prabowo.

"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," kata Komjen Asep Safrudin saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).

ADVERTISEMENT

Selain pada Prabowo, para tersangka diduga menyadap tokoh politik lainnya. Ada juga dugaan penyadapan ilegal terhadap jurnalis hingga pengusaha.

"Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," ungkap Asep.

Penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut diduga berlangsung sepanjang kurun 2025-2026.
Penyadapan dilakukan tanpa dasar penegakan hukum yang sah, dan para tersangka diduga sempat berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatannya.

Polri telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada, Selasa (10/11). Majelis KKEP memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Ahrie Sonta.

"Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan, yang pertama sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir seusai sidang etik.

"Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri," imbuhnya.

Atas putusan pemecatan tersebut, Ahrie Sonta mengajukan upaya banding yang selanjutnya akan diperiksa oleh majelis di tingkat banding.

Simak Video 'Irjen Eko Hadi Dipecat Buntut Kasus Penyadapan Prabowo':

(ond/lir)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini