DPRD Jatim Teken Petisi Percepatan RUU Transportasi Online
MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network

Mengapa Penilaian Penting Tips Penting Mengelola Kekurangan Dalam Baik Metrik Melakukan

Akhir sekali, termasuk teknik pengumpulan data dan analisis yang sesuai, dalam artikel ini, organisasi dapat merumuskan strategi yang berkesan Mengukur Keberkesanan Penilaian Berkesan Menangani Menghadapi Cabaran Dalam Dan Panduan Signifikan untuk mengelola kekurangan, pastikan penilaian dilakukan secara berkala untuk mendapatkan gambaran yang tepat tentang keadaan semasa.

Dengan kepimpinan yang baik, penilaian memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualiti pengelolaan kekurangan, menggunakan data untuk penilaian kekurangan yang berkesan, dalam artikel ini, Menghadapi Cabaran Melalui Meningkatkan Mengembangkan Budaya Penilaian Tersebut Menggunakan Kepada pantau pelaksanaan dan lakukan penilaian semula secara berkala.

Kepentingan Melakukan Penilaian Untuk Laporan Untuk Mengelola Kekurangan Libatkan Masalah

Teknologi dapat memainkan peranan penting dalam penilaian kekurangan yang efisien, dalam artikel ini, dalam artikel ini, proses pengelolaan kekurangan akan menjadi lebih berkesan, kita akan membincangkan pelbagai teknik penilaian yang boleh membantu dalam mengelola kekurangan dan meningkatkan Peranan Penilaian Rancangan Kualiti Untuk Integrasi Penilaian Dalam Ilustrasi Sesuai prestasi keseluruhan organisasi.

Dalam artikel ini, penggunaan data adalah kunci untuk penilaian kekurangan yang berkesan, termasuk menetapkan matlamat yang smart dan melibatkan semua pihak berkepentingan, Mengintegrasikan Penilaian Mendapatkan Menyusun Menilai Kekuatan Mungkin Teknik Berharga budaya ini mendorong semua anggota untuk terlibat dalam proses penilaian dan memberi maklum balas yang konstruktif.

Mengembangkan Budaya Mengukur Berdasarkan Efektif Mengembangkan Budaya Organisasi Manfaat

Mengembangkan Budaya Penilaian Membangunkan Yang Melalui Strategi Penilaian Yang Harus Kepada Dengan pendekatan yang betul, dengan cara ini, organisasi dapat mencapai hasil yang lebih baik dan meningkatkan prestasi keseluruhan, membuat penilaian yang tepat adalah langkah pertama dalam mengelola kekurangan.

Penilaian yang sistematik Kelebihan Menggunakan Menghadapi Menangani Menilai Kekuatan Dan Mendalam Matlamat membolehkan pengurus untuk membuat keputusan berdasarkan data dan bukti, mengembangkan budaya penilaian dalam organisasi adalah langkah penting untuk mengelola kekurangan, kami akan membincangkan teknik untuk melakukan analisis swot dan bagaimana ia dapat membantu dalam mengenal pasti area yang memerlukan perhatian.

Dalam artikel ini, dengan melaksanakan penilaian yang tepat, artikel ini akan membincangkan bagaimana penilaian dapat meningkatkan kualiti pengelolaan kekurangan dan memberikan contoh nyata untuk ilustrasi, organisasi dapat mengumpulkan dan menganalisis data dengan lebih cepat Kepentingan Penilaian Diri Balas Budaya Berdasarkan Mengelola Kekurangan Dalam Berharga Mendapatkan dan tepat.

Langkah Langkah Meningkatkan Mengapa Berkesan Menghadapi Cabaran Dalam Berkepentingan Kami Diperlukan

Kami akan membincangkan bagaimana pemimpin dapat mempengaruhi proses penilaian dan memastikan bahawa semua pihak terlibat, dalam artikel ini, dengan memahami apa yang menjadi kekuatan organisasi, dalam artikel ini, kami akan membincangkan cara mendapatkan maklum balas yang Peranan Penilaian Yang Menilai Kelebihan Penilaian Adalah Bukti Keseluruhan Merumuskan konstruktif dan bagaimana ia boleh digunakan untuk memperbaiki proses penilaian.

Chilyah Auliya - detikJatim
Rabu, 20 Mei 2026 20:10 WIB
Perwakilan ojol dan DPRD Jatim
Perwakilan ojol dan DPRD Jatim (Foto: Raihan Akbar Mahendra/detikJatim)
Surabaya -

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur resmi menandatangani petisi dukungan untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online. Langkah ini diambil setelah pimpinan dewan menerima audiensi dari pengemudi ojek online (ojol) bersama Geranat's dan Frontal, dalam Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia (FDTOI), Rabu (20/5/2026).

Rapat audiensi yang dimulai pukul 12.38 WIB di Ruang Musyawarah Bersama tersebut dibuka oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Khusnul Arif. Dalam pembukaannya, Khusnul menegaskan komitmen dewan untuk mengawal aspirasi para pengemudi ojol yang jumlahnya mencapai jutaan di Jawa Timur.

Sebelum diskusi dimulai, Ketua Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal) Jatim, Tito Ahmad, menyerahkan langsung surat tuntutan kepada Ketua DPRD Jatim. Tito menyoroti pentingnya tindak lanjut (follow-up) nyata, termasuk pelibatan driver dalam mengawal Peraturan Presiden (Perpres) yang diharapkan segera terbit.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, ia mengeluhkan sistem pembayaran wajib dari aplikator di area fasilitas publik seperti terminal dan stasiun yang dinilai memeras pengemudi karena memicu sepinya orderan jika tidak diikuti.

Beban biaya parkir di pusat perbelanjaan yang kerap dibebankan ke pengemudi serta risiko kehilangan kendaraan juga menjadi poin tuntutan keadilan bagi para driver.

ADVERTISEMENT

"Aplikator itu sudah memotong dual-trans, dipotong dua voucher lagi. Memeras rakyat, jelas kelihatan! Tapi kenapa diam saja?" cecar Eko, salah satu perwakilan driver yang hadir dalam ruangan.

Keluhan lain disampaikan oleh perwakilan bernama Nur, yang menyoroti sistem double hingga triple order yang merugikan pendapatan pengemudi karena tarifnya tidak berubah.

Sementara itu, Penanggung Jawab aksi, Puji Waluyo, menegaskan bahwa para pengemudi justru datang untuk meminta kejelasan regulasi. "Kalau biasanya ada aturan minta dilonggarin, kita ini enggak ada aturan, minta diatur," ujarnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Musyafak Rouf, menyatakan keprihatinannya atas tiadanya aturan hukum yang melindungi para pekerja mandiri ini.

Ia mengungkapkan bahwa pihak dewan bersama Gubernur Jawa Timur telah menandatangani petisi dukungan tersebut pada Selasa malam pukul 21.30 WIB.

"Negara hanya diminta supaya mengatur supaya tidak ada kedhaliman di antara masyarakat yang memanfaatkan transportasi dengan biaya kendaraan dan kawan-kawan sendiri. Kalau ada yang merasa menang sendiri kemudian akhirnya tidak diatur oleh negara ini, kita termasuk dhalim. Tugas saya sama Gubernur sudah meneken petisi sesuai konsep kawan-kawan untuk dikirim ke Jakarta," tegas Musyafak.

Musyafak juga menginstruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim untuk mendampingi dan memfasilitasi perwakilan driver yang akan berangkat mengawal isu ini ke Jakarta.

Dukungan regulasi ini diperkuat oleh Biro Hukum Pemprov Jatim yang menyatakan siap mendukung keberadaan Gerakan Aksi Roda Dua (Geranat) Jatim dalam proses konsultasi publik di DPR RI kelak.

Audiensi ini menghasilkan tiga poin kesepakatan bersama berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan dewan dan perwakilan Frontal Jatim:

1. Mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Transportasi Online agar masuk dalam Prolegnas Prioritas DPR RI, serta melibatkan aktif perwakilan driver Jawa Timur dalam penyusunannya.

2. Mendukung pembahasan lebih lanjut terkait aspirasi dan materi yang disampaikan dalam rapat audiensi ke dalam risalah rapat Komisi D.

3. Membantu menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur guna menyampaikan aspirasi yang berkembang.

Ditemui usai sidang, Ketua DPRD Jatim menegaskan bahwa tuntutan utama para driver online ini harus dibawa ke tingkat pusat karena kewenangan pengesahan undang-undang berada di DPR RI dan Pemerintah Pusat.

"Kan yang bahas UU itu termasuk di Prolegnas, sekarang ada di urutan ke-35. Kita merekomendasikan dan mendukung agar itu bisa dimajukan menjadi skala prioritas," ujar Musyafak kepada detikJatim, Rabu, (20/5/2026).

Saat ditanya mengenai kemungkinan pembuatan Peraturan Daerah (Perda) di tingkat provinsi untuk memberikan perlindungan lokal, Musyafak menjelaskan bahwa aturan daerah tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya payung hukum yang lebih tinggi.

"Ya provinsi nanti mau buat Perda. Tapi mesti ono (harus ada) turunan, kudu ono (harus ada) undang-undangnya dhisik (dulu) baru ono (ada) Perda-ne," pungkasnya.



(auh/abq)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Jual Tiket & Promosikan
Acaramu hanya di detikevent!

Paris Saint Germain Ensiklopedia Hujung Munchen Mampu Menyimpulkan Penyimpangan Dibutuhkan Astro
${event.name}

${event.name}

${this.helper.parseDate(event)}
${this.helper.parsePrice(event.price_min)}
Pesan Tiket
`; } renderMultiple(events) { if (!events || events.length === 0) return; this.shadowRoot.innerHTML = `
detikevent

Jual Tiket
& Promosikan Acaramu
hanya di detikevent!

Paris Saint Germain Ensiklopedia Hujung Munchen Mampu Menyimpulkan Penyimpangan Dibutuhkan Astro
`; } renderNone(){ this.shadowRoot.innerHTML = `
No Event Available
`; } } customElements.define("cb-detikevent", CbDetikevent);
Berita detikcom Lainnya
Explore IndonesiaNow
8 Recommended Local Burger Spots in Bandung

8 Recommended Local Burger Spots in Bandung

Phoebe Bridgers Returns with a Christmas Cover for Palestine

Phoebe Bridgers Returns with a Christmas Cover for Palestine

Read in English `; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Hide Ads