Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur (Jatim) menuntut Upah Minimum Provinsi (UMP) Jatim Tahun 2027 naik menjadi Rp 3.742.675. Angka tersebut didasari dengan data kebutuhan hidup layak (KHL) di Jatim.
"Dalam data tersebut, nilai KHL Jatim tahun 2026 mencapai Rp 3.742.675, sementara UMP Jatim tahun 2026 hanya sebesar Rp 2.446.973. Artinya terdapat selisih sebesar Rp 1.295.702 setiap bulan antara upah minimum yang diterima buruh dengan kebutuhan hidup layak," kata Sekretaris KSPSI Jatim Jazuli, Rabu (18/11/2026).
Jazuli mengklaim selama ini upah minimum yang diterima buruh masih jauh di bawah standar KHL. Ia berharap Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bisa menetapkan UMP dan UMK Jatim 2027 dengan angka yang diinginkan para buruh.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami harap Gubernur menetapkan upah minimum tahun 2027 yang berkeadilan, berpihak kepada kesejahteraan pekerja, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan," jelasnya.
Selain itu, Jazuli menyebut buruh juga ingin agar upah minimum sektoral provinsi (UMSP) Jawa Timur tahun 2027 naik menjadi Rp 3.929.809.
"Adapun besaran UMSP Jawa Timur tahun 2027 sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.929.809, atau minimal 5 persen lebih tinggi dibandingkan nilai UMP Jawa Timur tahun 2027," tambahnya.
Jazuli menambahkan, buruh juga meminta upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2027 bisa ditetapkan sesuai KHL masing-masing daerah.
"Bagi kabupaten/kota yang nilai UMK-nya masih lebih rendah daripada nilai KHL 2026, maka UMK Tahun 2027 wajib ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar nilai KHL kabupaten/kota tahun 2026," tandasnya.























































