Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menambah sebanyak 100 sekolah swasta gratis (SSG). Dengan penambahan tersebut, kini total sekolah swasta di Jakarta berjumlah 253 sekolah.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut penambahan ini merupakan hasil kesepakatan antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta. Selain itu, program ini adalah tindaklanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sekolah gratis.
"Untuk sekolah gratis, tentunya ini dibahas bersama dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Pada tahap awal dulu 103 sekolah swasta gratis, kemudian tambah 50, dan terakhir kesepakatan dan tentunya akan segera ditindaklanjuti yaitu tambah 100. Totalnya jadi 253," kata Pramono saat menghadiri peringatan Hari Santri di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/11/2026) dikutip dari detikNews.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pramono menjelaskan, pelaksanaannya akan dilakukan setelah pembahasan lebih lanjut bersama DPRD DKI Jakarta. Ia mengatakan program sekolah gratis menjadi kewenangan kedua pihak.
Akan Diperluas ke Madrasah dan Pesantren
Pramono menyampaikan Pemprov DKI Jakarta ingin memperluas akses pendidikan gratis agar semakin banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaatnya, termasuk juga perluasan sekolah gratis untuk madrasah dan pesantren.
Namun, perluasan tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
"Mudah-mudahan kalau kemudian APBD-nya mencukupi, tentunya kami akan memperluas sekolah gratis di semua elemen, termasuk pondok pesantren," ujarnya.
Ia juga telah mendengar tentang sejumlah madrasah dan pondok pesantren yang sudah masuk dalam pembahasan program sekolah gratis/pendidikan gratis.
"Saya mendengar untuk yang ini pun sebenarnya sudah pondok pesantrennya, madrasahnya sudah ada," imbuhnya.
Sekolah Gratis: Alternatif Siswa Gagal di SPMB
Ditambahkan oleh anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Ghozi Zulazmi, sekolah gratis diperuntukkan untuk memperluas akses pendidikan bagi peserta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang tidak tertampung.
Komisi E berharap usulan ini bisa direalisasikan mulai tahun ajaran baru 2027/2028 pada Juli 2027 nanti. Ia menyebut bahwa program sekolah swasta gratis ini adalah program mendesak.
"Kita meminta karena ini menjadi darurat dan mendesak, dan kebutuhan dari masyarakat. Ini perlu ada updating. Sehingga apa yang disepakati dalam pembahasan dengan Dinas Pendidikan kemarin itu bisa benar-benar terealisasi, setidaknya di tahun ajaran besok, di bulan Juli tahun 2027," ujar Ghozi dikutip dari website Berita Pemprov DKI Jakarta.
Menurutnya, perlu ada penyesuaian regulasi berupa peraturan gubernur atau keputusan gubernur dalam merealisasikan program ini. Pasalnya, pengusulan sekolah swasta gratis harus dilakukan sebelum April supaya realiasinya tepat waktu.
"Setidaknya Komisi E sebagai alat kelengkapan dewan yang membahas tentang pendidikan, ini menjadi satu rekomendasinya dan berpihak kepada masyarakat agar sekolah swasta gratis itu bisa diperjuangkan dan ditambah menjadi 203," tuturnya.
Akses Pendidikan Diperluas Lewat Beasiswa
Tak hanya memperluas akses pendidikan gratis, Pemprov DKI Jakarta juga mengadakan beasiswa LPDP Jakarta. Beasiswa ini akan mulai dibuka pada tahun 2027.
Dengan Beasiswa LPDP Jakarta, akan lebih banyak masyarakat di Jakarta yang bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Beasiswa ini akan memperluas kesempatan kuliah bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Cakupan pendidikannya tidak hanya terbatas pada pendidikan umum, tetapi juga pendidikan keagamaan. Bahkan, program beasiswa tersebut direncanakan membuka kesempatan bagi penerima untuk menempuh pendidikan hingga ke luar negeri.






























































