Gubernur Bali Wayan Koster resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 sebesar Rp 4.559.287 per bulan. Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2027 yang ditandatangani pada Jumat (20/11/2026).
UMP Bali 2027 mengalami kenaikan sebesar 42,15 persen atau Rp 1.351.828 dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 3.207.459. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain UMP, Koster juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali 2027 untuk sektor hotel berbintang sebesar Rp 4.644.907 per bulan. Nominal tersebut lebih tinggi Rp 85.620 dibandingkan UMP Bali 2027.
Dalam pertimbangannya, Koster mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali, serta aspirasi organisasi pekerja. Salah satu acuannya adalah Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Bali Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 tertanggal 18 November 2026.
Koster juga memperhatikan aspirasi Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali yang disampaikan dalam pertemuan pada 21 Oktober dan 20 November 2026.
Penetapan UMP tersebut akhirnya sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan sebesar Rp 4.559.287. Sebelumnya, Koster sempat mempertimbangkan angka Rp 4,2 juta sebagai jalan tengah antara kepentingan pekerja dan kemampuan pelaku usaha.
Dalam pertemuan dengan 10 perwakilan buruh di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat pagi, Koster menyebut angka Rp 4,2 juta diperoleh melalui pendekatan 75 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Bali yang mencapai sekitar Rp 5,6 juta.
"Saya mengambil angka 75 persen. Hasilnya sekitar Rp 4,2 juta. Kalau dibandingkan dengan UMP sebelumnya Rp 3,2 juta, sudah naik sekitar Rp 1 juta. Jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan menggunakan formula yang hanya sekitar Rp 300 ribu," kata Koster.
Koster beralasan kenaikan upah perlu mempertimbangkan kemampuan perusahaan, terutama usaha kecil dan menengah. Ia juga menghitung konsekuensi kenaikan tersebut terhadap anggaran pemerintah daerah untuk membayar tenaga kontrak dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Namun, angka Rp 4,2 juta mendapat keberatan dari perwakilan buruh. Mereka meminta Koster mengikuti rekomendasi Dewan Pengupahan yang mencapai sekitar Rp 4,56 juta. Buruh juga mengusulkan angka Rp 4,7 juta sebagai tahapan menuju pemenuhan KHL.
Perwakilan buruh, Excel, menyebut UMP Bali sebelumnya baru mampu memenuhi sekitar 57 persen KHL. Sementara itu, berdasarkan perhitungan mereka, rata-rata dan median UMP di 37 provinsi lain mencapai hampir 80 persen KHL.
"Rasio UMP kita terhadap KHL itu hanya mampu memenuhi 57 persen dari biaya hidup layak. Kami menghitung, dibandingkan dengan 37 provinsi lain, kalau kita rata-ratakan, UMP-nya itu setara dengan 80 persen KHL," ujarnya.
Sementara itu, perwakilan buruh lainnya, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana, mengingatkan Koster agar tidak mengabaikan hasil pembahasan Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur pekerja, pengusaha, akademisi, dan pemerintah.
"Kami kecewa apabila Bapak justru mengambil keputusan yang tidak berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Apalagi, hasil voting tersebut sudah tersebar di masyarakat dan menimbulkan harapan bagi para pekerja," ujarnya.
Koster kemudian menyampaikan bahwa angka Rp 4,2 juta belum menjadi keputusan final. Dalam diskusi lanjutan, ia menyebut angka sementara yang sedang dipertimbangkan berada di kisaran Rp 4,4 juta sebelum akhirnya menetapkan UMP sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan.
Adapun aspirasi tersebut disampaikan dalam aksi sekitar 300 buruh yang berkumpul di Parkir Timur Lapangan Renon, Denpasar, Jumat pagi. Sekitar pukul 09.44 Wita, massa bergerak menuju Kantor Gubernur Bali. Sebanyak 10 perwakilan masuk untuk berdialog dengan Koster, sedangkan ratusan buruh lainnya menyampaikan orasi di depan kantor gubernur.
Usai pertemuan, Koster menemui massa yang menunggu di luar untuk menyampaikan hasil pembicaraan. Penetapan UMP Bali 2027 sebesar Rp 4.559.287 kemudian menjadi keputusan resmi yang mengakomodasi rekomendasi Dewan Pengupahan dan aspirasi pekerja.

















































